MAGELANG - Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) resmi meluncurkan program studi (prodi) S1 Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter. Kehadiran prodi baru ini menandai langkah Unimma dalam memperluas kontribusi di bidang kesehatan, sekaligus menjawab tantangan nasional terkait kekurangan dan ketimpangan distribusi dokter.
Kepala LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah Prof Aisyah Endah Palupi menyebut pembukaan prodi Kedokteran Unimma sebagai capaian penting. Mengingat tidak mudahnya memenuhi persyaratan pendirian fakultas kedokteran.
Dia menjelaskan, setelah terbitnya regulasi terbaru, hanya perguruan tinggi dengan akreditasi unggul yang dapat membuka prodi kedokteran.
"Di wilayah Jawa Tengah, hanya ada 16 perguruan tinggi swasta yang terakreditasi unggul. Dari jumlah itu, Unimma menjadi yang ke-10 yang berhasil menghadirkan prodi kedokteran," ungkap Aisyah.
Dia menilai pembukaan prodi Kedokteran Unimma mencerminkan kesiapan institusi. Mulai dari tata kelola, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga jejaring rumah sakit pendidikan.
Dia berharap, kehadiran prodi ini mampu melahirkan dokter yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga berkarakter, berintegritas, adaptif, dan memiliki kepekaan sosial.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan komitmen Muhammadiyah dalam mendukung peningkatan jumlah dokter nasional melalui pembukaan fakultas kedokteran dan kedokteran gigi.
Dia menilai langkah Unimma sejalan dengan kebutuhan bangsa, terutama dalam memperkuat layanan kesehatan dan pencegahan penyakit di masyarakat.
"Kami perlu menambah fakultas kedokteran, dan Muhammadiyah insyaallah siap. Tinggal bagaimana regulasi pemerintah makin komprehensif agar pemerataan dokter di daerah bisa terwujud," ujar Haedar.
Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter yang signifikan jika dibandingkan dengan standar global. Mengacu pada indikator WHO dan Bank Dunia, negara dengan kategori lower middle income idealnya memiliki rasio satu dokter per 1.000 penduduk.
"Indonesia saat ini masih di angka sekitar 0,6 dokter per 1.000 penduduk. Di ASEAN, kita berada di peringkat bawah, bahkan di G20 kita termasuk yang paling rendah," kata Budi.
Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, Indonesia idealnya membutuhkan sedikitnya 280 ribu dokter. Saat ini, jumlah dokter umum diperkirakan sekitar 160 ribu orang, sementara dokter spesialis sekitar 40 ribu orang.
Kesenjangan kebutuhan pun masih besar, yakni sekitar 70 ribu dokter umum dan 40 ribu dokter spesialis untuk memenuhi standar minimal layanan kesehatan.
Budi juga menyoroti persoalan distribusi dokter yang masih terpusat di Pulau Jawa. Karena itu, dia mendorong agar pembukaan fakultas kedokteran ke depan lebih banyak dilakukan di luar Jawa, seperti Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.
"Selain jumlah, distribusi dokter juga masalah besar. Kalau pendidikannya banyak di Jawa, lulusannya juga cenderung bekerja di Jawa," ujarnya. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo