SLEMAN - Perguruan tinggi merupakan ruang untuk produksi pengetahuan, kritik, serta penjaga kesadaran publik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi gejala serius berupa krisis memori kolektif terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Ini jadi fokus pembahasan pada orasi kebudayaan yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya (FISB), Universitas Islam Indonesia pada Jumat (12/12) lalu.
”Salah satu indikator krisis ini tampak dalam diangkatnya Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional,” kata Dekan FISB UII Prof Masduki.
Baca Juga: Sudah Comeback Bersama PSS Sleman, Fachruddin Aryanto Masih Terus Dipantau
Menurutnya, kebijakan ini menuai kontroversi luas karena dilakukan tanpa proses rekonsiliasi sejarah yang memadai. Termasuk tanpa penyelesaian hukum terhadap warisan pelanggaran HAM yang terjadi selama 32 tahun kekuasaan Soeharto.
Lebih memprihatinkan lagi, dia menilai kebijakan tersebut tidak mendapatkan perlawanan yang kuat dan sistematis dari perguruan tinggi. Padahal kampus seharusnya berdiri di garda depan dalam membela kebenaran sejarah, menyampaikan kritik berbasis riset, dan mengedukasi publik.
Diamnya sebagian besar institusi akademik dalam isu ini, baginya menunjukkan terjadinya penjinakan intelektual serta melemahnya fungsi kritis pendidikan tinggi. Padahal, yang diangkat menjadi menjadi pahlawan tersebut mempunyai rekam jejak yang tidak sedikit dalam pelanggaran HAM.
"Pelanggaran yang belum diusut negara tersebut sebenarnya telah diakui dalam berbagai laporan investigasi resmi dan rekomendasi lembaga negara bahkan di level internasional," katanya.
Dalam konteks inilah, pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional baginya bukan sekadar persoalan administratif. Melainkan bentuk penghapusan sejarah penderitaan korban.
Sejalan dengan itu, Prof Asvi Warman Adam menyampaikan, pahlawan nasional sebaiknya bukan sosok yang masih menimbulkan kontroversi atau pro dan kontra besar. Terlebih, Presiden Prabowo telah menegaskan gerakan antikorupsi dalam pemerintahannya. Pahlawan nasional ke depan idealnya sejalan dengan komitmen tersebut.
"Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam setiap pergantian rezim. Berpikir dan bertindak kritis perlu dibangun," katanya. (del)
Editor : Sevtia Eka Novarita