BANTUL - Penguatan tata kelola dan akuntabilitas lembaga ekonomi desa kembali menjadi sorotan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah DIJ bersama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mendorong penguatan Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes melalui pendekatan kolaboratif, tidak hanya di aspek teknis pengelolaan, tetapi juga pembangunan ekosistem pemberdayaan ekonomi yang menyentuh masyarakat hingga tingkat terbawah.
Upaya itu diwujudkan dalam Seminar dan Workshop Tata Kelola dan Sinkronisasi Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, yang digelar Sabtu (29/11) di Ruang Sidang Utama Gedung AR. Fachrudin A lantai 5, Kampus Terpadu UMY.
Dekan FEB UMY Meika Kurnia Puji Rahayu menegaskan, bahwa isu penguatan BUMDes dan koperasi desa kini semakin relevan bagi berbagai kalangan, mulai dari akuntan, praktisi bisnis, hingga para penggerak ekonomi lokal.
Ia menyebut bahwa kedua lembaga tersebut merupakan pilar penting dalam memperkuat ekonomi rakyat di tingkat akar rumput. Menurut Meika, lembaga desa tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga instrumen pemberdayaan yang mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan partisipasi warga.
Potensi besar tersebut hanya dapat diwujudkan apabila tata kelolanya sehat, akuntabel, transparan, dan memiliki sinkronisasi yang baik antara Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes," ujarnya.
Meika juga menekankan pentingnya peran profesi akuntansi dalam proses pendampingan. Ia menegaskan bahwa forum ini bukan kegiatan formalitas semata.
"Ini bukan seremonial kerja sama, tetapi benar-benar akan diwujudkan dalam program nyata berupa pendampingan, pelatihan, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, penguatan tata kelola, dan pengembangan model bisnis yang berkelanjutan," jelasnya.
Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan Memorandum of Action antara UMY dan IAI DIJ sebagai tonggak kerja sama jangka panjang dalam menghadirkan tata kelola desa yang lebih profesional dan berdampak.
Ketua IAI Wilayah DIJ Dr. Hardo Basuki, juga menyampaikan bahwa seminar dan workshop ini dirancang untuk merumuskan kerangka penguatan yang lebih komprehensif. Ia mengapresiasi para narasumber dan peserta yang hadir, sembari menegaskan urgensi forum ini dalam mendorong arah baru penguatan sektor publik berbasis desa.
Hardo menilai kegiatan ini sebagai ruang bersama untuk menyusun strategi konkret bagi tata kelola ekonomi desa.
"Acara kombinasi seminar dan workshop agar dapat membahas secara komprehensif arah kebijakan pemerintah terkait penguatan sektor publik melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa forum ini diharapkan menghasilkan keluaran yang aplikatif. Harapannya, para peserta dapat merumuskan rekomendasi yang praktis serta model kolaborasi yang dapat diadaptasikan.
"Baik itu oleh perangkat pendamping, pelaku ekonomi desa, dan pemerintah desa dalam memperkuat ekonomi masyarakat," tegas Hardo. (iza)
Editor : Heru Pratomo