JOGJA – Keputusan pemerintah memangkas hampir separo nilai bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menuai penolakan dari berbagai pihak. Program yang awalnya dirancang untuk menjamin akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, kini dikhawatirkan justru melemahkan partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UMY Zuly Qodir menilai, kebijakan tersebut diambil secara tergesa-gesa tanpa memperhitungkan dampak jangka panjangnya.
"KIP sejatinya ditujukan bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas agar bisa menempuh pendidikan tinggi. Selama ini program ini membantu banyak keluarga berpenghasilan rendah," ujarnya Sabtu (20/9).
Baca Juga: Pemerintah Desa dan Lurah Srimulyo Piyungan Bantul Digugat Terkait Status Kepemilikan Lahan
Tetapi dengan adanya pemotongan, Zuly merasa akan bahwa mahasiswa jelas dirugikan dan kampus ikut menanggung selisih biaya, karena penerima KIP tidak boleh dimintai tambahan biaya.
Ia menjelaskan, pemangkasan bantuan terbilang signifikan. Jika sebelumnya mahasiswa menerima rata-rata Rp 8,5 juta per semester, kini jumlahnya hanya sekitar Rp4,5 juta. Lebih jauh, kebijakan itu diputuskan setelah proses penerimaan mahasiswa baru selesai.
"Saya mempertanyakan apa yang terjadi dengan negara ini. Apa betul tidak ada anggaran, atau dana dialihkan ke proyek lain? Jangan sampai korupsi menggerus keuangan negara dan rakyat yang butuh pendidikan menjadi korban," serunya.
Sebagai seorang akademisi, ia menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang, hasilnya tidak bisa dilihat secara instan, namun baru terlihat 20–30 tahun ke depan.
Lebih lanjut, Zuly menilai pemangkasan hingga 45 persen bukan hanya keliru. Tetapi juga tidak manusiawi. Ia mendorong pemerintah meninjau ulang keputusan tersebut.
"Negara ini bukan tidak punya uang, hanya saja uangnya sering dikorupsi dan salah alokasi. Kalau perlu, aset koruptor disita untuk mendukung pembangunan SDM," pesannya.
Selanjutnya, ia juga berpesan, Kementerian dan DPR harus mendengar aspirasi perguruan tinggi agar presiden juga mengetahui bahwa biaya KIP tidak boleh terus dipotong. Menurutnya ini soal investasi masa depan bangsa, bukan sekadar angka dalam anggaran.
Di sisi lain, nada keberatan juga datang dari salah satu alumni penerima KIP Kuliah, Dinda Rahayu, lulusan UNY. Ia menuturkan, KIP sangat berperan dalam menyelamatkan masa studinya.
"Kalau tidak ada KIP, mungkin saya juga tidak kuliah. Orang tua saya tidak mampu bayar UKT, ditambah kebutuhan dan biaya hidup di Jogja," bebernya.
Baginya, KIP bukan cuma soal biaya kuliah, tapi juga memberi kepercayaan diri bahwa anak dari keluarga biasa bisa kuliah dan punya masa depan.
Baca Juga: Bandara Ahmad Yani Semarang Tambah Rute Penerbangan, Konektivitas Jawa Tengah Kian Terbuka
Ia menambahkan, keberhasilan dirinya menyelesaikan kuliah sarjana dan kini bekerja di sektor pendidikan adalah bukti nyata manfaat KIP.
"Pemangkasan ini merugikan adik-adik penerus saya. KIP bukan sekadar angka, tapi harapan bagi ribuan mahasiswa. Kalau dipangkas, kesempatan mereka bisa hilang," tuturnya.
Dinda menuturkan, bahwa ia sendiri juga memiliki adik, yang dua tahun lagi akan masuk ke jenjang perkuliahan. Ia berharap agar pemerintah bisa benar-benar objektif mengalokasikan anggaran, termasuk mengembalikan dana KIP sebagaimana mestinya.
"Saya berharap pemerintah mendengar jeritan mahasiswa dan alumni yang merasakan langsung manfaatnya," ujar Dinda. (iza)