SLEMAN - Akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan tinggi di Indonesia masih terbatas.
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), hanya 2,8 persen dari sekitar 17,9 juta penyandang disabilitas yang bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi.
Kondisi ini menjadi sorotan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) bersama Komisi Nasional Disabilitas (KND), dalam kuliah umum KND menyapa, Memperkuat Kampus UNU Yogyakarta yang inklusif disabilitas.
Komisioner KND Fatimah Asri Muthmainnah mengungkapkan, selain minimnya akses pendidikan, mayoritas penyandang disabilitas di Indonesia juga belum terlibat dalam dunia kerja secara formal.
Ia merujuk data Kementerian Tenaga Kerja yang menunjukkan bahwa sekitar 75 persen dari 720 ribu pekerja disabilitas bekerja di sektor informal.
"Sementara data ILO menyebut hampir 90 persen penyandang disabilitas tidak aktif bekerja atau mencari kerja," katanya dalam sesi agenda yang berlangsung di UNU, Minggu (22/6/2025).
Fatimah menyoroti, stigma dan diskriminasi masih menjadi penghalang besar. Akibatnya, hanya sebagian kecil dari penyandang disabilitas yang berhasil menempuh pendidikan tinggi.
"Serta lebih sedikit lagi yang mampu bersaing di dunia kerja profesional," ujar Fatimah yang juga merupakan penyandang disabilitas daksa.
Menurutnya, kondisi ini mendorong sebagian besar penyandang disabilitas untuk menekuni sektor informal, namun sayangnya pelatihan wirausaha yang inklusif pun masih terbatas.
Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam merespons situasi ini.
"Perguruan tinggi perlu hadir lewat pengabdian masyarakat yang menyasar pemberdayaan ekonomi kelompok disabilitas. Pelatihan skill dan dukungan pendampingan sangat dibutuhkan," tambahnya.
Komisioner KND lainnya, Rachmita Maun Harahap menyoroti, minimnya kampus yang memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD).
Dari 4.593 perguruan tinggi di Indonesia, hanya 291 yang menerima mahasiswa disabilitas, dan hanya 71 di antaranya yang telah membentuk ULD.
"Padahal ULD berperan penting dari analisis kebutuhan, pelatihan, hingga pendampingan dan pengawasan. Tanpa ini, kampus sulit menjadi inklusif secara nyata," ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Rektor UNU Jogjakarta Suhadi Cholil menyampaikan, bahwa kampusnya berkomitmen memperkuat praktik inklusif. UNU Jogjakarta telah membentuk Center for Gender, Equality, Diversity, and Social Inclusion (GEDSI).
"Kami juga turut mengupayakan pendampingan dan beasiswa bagi mahasiswa disabilitas," bebernya.
Selain itu, ia menguraikan bahwa UNU juga memiliki berkeinginan terus menguatkan kesadaran kolektif dan kapasitas institusi, yang mana harus dibangun bersama.
"Termasuk juga dalam penyediaan infrastruktur kampus yang ramah disabilitas seperti parkiran, lift, toilet, hingga Quran Braille di perpustakaan," ungkap Suhadi. (iza)
Editor : Winda Atika Ira Puspita