JOGJA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pada Senin, (24/2). BPI Danantara merupakan sebuah badan pengelola negara, yang nantinya akan bertugas untuk mengoptimalkan kekayaan negara di sektor investasi.
Dalam perjalanannya, perencanaan hingga peresmian BPI Danantara tersebut banyak mendapat sorotan pro kontra dari publik. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) John Eddy Junarsin berpandangan, kemunculan BPI Danantara menurutnya datang di momentum yang kurang tepat.
Padahal, jika melihat dari perspektif ekonomi dan manajemen, pendirian dan peluncuran BPI Danantara sejatinya hal yang biasa. Layaknya sebuah holding company atau parent company. Namun, hal tersebut agak bermasalah di tengah dinamika politik yang ada saat ini. "Kini pemerintah tengah diterpa isu miring soal ragam kebijakan yang pro kontra di masyarakat," katanya, Senin (24/2).
Perlu diketahui, bahwa Danantara rencananya akan membawahi beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan diproyeksikan untuk mengelola dana yang besarnya mencapai Rp 14 ribu triliun."Ada program yang dikritisi publik seperti makan bergizi gratis, efisiensi anggaran dan UU minerba. Jadi Danantara ini kena imbas isu politik," ungkapnya.
Eddy memahami tujuan pendirian Danantara untuk mengkonsolidasi pengelolaan aset negara dari perusahaan BUMN, agar lebih transparan dan terkoordinasi dengan baik, di mana masing-masing perusahaan akan lebih terbuka dengan adanya penunjukan dewan komisaris.
"Selama ini penunjukkan dewan komisaris dilakukan kementerian, dan dasar penunjukkan tersebut tidak diketahui dengan jelas alasannya," paparnya. "Lewat Dewan Komisaris, lebih berjenjang, dan sifatnya itu tidak terlalu binding," imbuhnya.
Baca Juga: Menilik Dapur Mitra Badan Gizi Nasional di Sleman yang Mampu Penuhi Lebih dari 2.000 Porsi MBG
Namun, di samping itu, Eddy mengkhawatirkan bahwa pendirian Danantara juga berpotensi mengurangi performa BUMN. Pasalnya bisa berpotensi menambah lapisan hirarki yang akan menambah panjang proses birokrasi.
Menurutnya, dengan bertambahnya layer atau lapisan manajemen, maka beresiko akan membuat kebebasan berkreasi dari tiap-tiap BUMN justru akan menurun."Dalam merealisasikan Danantara, perlu merger dan akuisisi perusahaan, agar lebih efektif dan tidak terlalu berlapis-lapis manajemen," pesannya. (iza/pra)
Editor : Heru Pratomo