RADAR JOGJA - Keberadaan perguruan tinggi swasta (PTS) semakin terancam. Hal ini karena semakin turunnya jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahun. Imbas dari banyaknya jalur dan kuota dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN).
“Sistem penerimaan mahasiswa baru di PTN tidak sopan karena menggerus jumlah mahasiswa swasta," lontar Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah V DIY Fathul Wahid usai pelantikan di Universitas Amikom Senin (5/8).
Menurutnya, pemerintah tidak bisa adil dalam menghadapi PTS dan PTN. Padahal selama ini, PTS memiliki peran unik yang tidak dimiliki dan dilakukan oleh PTN. Seperti keberadaan PTS hingga ke pelosok daerah, serta keterjangkauan biaya pendidikan.
Oleh karenanya, keberadaan PTS tidak boleh dipandang sebelah mata. “Pemerintah semestinya berterima kasih kepada PTS, karena peran sertanya dalam mencerdaskan anak bangsa," ucapnya.
Meskipun memiliki peran yang tidak jauh berbeda dengan PTN, namun pemerintah tidak turut ikut bertanggung jawab kepada PTS. "Seharusnya (PTS, Red) diberi ruang yang sama serta persaingan sehat untuk maju dan berkembang, justru bukannya dimatikan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Aptisi Pusat Budi Jatmiko mengaku, telah menyusun roadmap pendidikan dan diajukan kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto. Roadmap mencakup tiga inti utama dengan tujuan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia.
Diawali dengan perbaikan akhlak anak didik. Mengingat potensi kekacauan suatu bangsa sering kali disebabkan oleh kurangnya pendidikan akhlak yang memadai. Kemudian berkaitan dengan leadership. "Keterampilan penting yang harus dimiliki setiap lulusan," ucapnya.
Inti ketiga, lanjutnya, adalah konsep pendidikan bahagia. "Jika tidak (bisa bahagia, Red), maka ada yang salah dalam pola pendidikan," tegasnya.
Diharapkan roadmap ini dapat menjadi panduan dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Hasil akhirnya mampu menghasilkan generasi yang berakhlak baik, siap memimpin, dan bahagia. (gun/eno)
Editor : Satria Pradika