BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) berkomitmen mempercepat perbaikan infrastruktur. Terutama infrastruktur jalan. Pada 2026, misalnya, DPUPKP menargetkan perbaikan jalan sepanjang 18,8 kilometer. Dari jumlah itu, sekitar 15 kilometer di antaranya telah tertangani.
Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kabupaten Bantul Agustina Dwi Kuswandari menyebut, total anggaran perbaikan jalan mencapai Rp 35,2 miliar. Itu untuk memperbaiki 69 ruas jalan. Anggaran sebesar itu berasal dari dua sumber. Yakni, dana alokasi khusus (DAK) dan APBD kabupaten. Perinciannya, DAK sebesar Rp 14,69 miliar untuk memperbaiki enam ruas jalan. Lalu, APBD kabupaten sebesar Rp 20,43 miliar untuk 63 ruas jalan.
Baca Juga: Truk Dump Tronton Terguling di Muntilan karena Pecah Ban saat Angkut Tanah Uruk Tol
"Sesuai target kami, akhir tahun sudah selesai semua," jelas Agustina, sapaannya, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (28/10).
Menurutnya, penanganan jalan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan serta kebutuhan masyarakat. Penentuan prioritas mengacu pada hasil survei kondisi jalan kabupaten yang dilaksanakan setiap tahun.
Hasil survei tersebut menjadi dasar penyusunan prioritas penanganan pada tahun berikutnya. DPUPKP juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan proposal maupun laporan terkait kondisi jalan yang membutuhkan perbaikan.
Baca Juga: Syarat Pembiayaan Emas Dipangkas Jadi 5 Gram, Investasi Kini Makin Terjangkau
Agustina mengungkapkan, Pemkab Bantul melakukan penanganan jalan secara bertahap. Prioritas diberikan kepada ruas-ruas yang paling membutuhkan perbaikan. Agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul Jimmy Alran Manumpak Simbolon mengatakan, pembenahan infrastruktur jalan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung aktivitas masyarakat.
Saat ini, tingkat kemantapan jalan di Bantul berada di kisaran 65 persen. Karena itu, penanganan jalan terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
Jimmy menjelaskan, penentuan prioritas tidak hanya melihat tingkat kerusakan, tapi juga fungsi strategis jalan bagi perkembangan wilayah. Ruas jalan di kawasan perbatasan yang menghubungkan Kabupaten Bantul dengan kabupaten lain turut menjadi perhatian.
Selain itu, jalan yang mendukung akses menuju destinasi wisata dan memperlancar distribusi hasil pertanian juga masuk dalam pertimbangan penanganan.
“Serta mempertimbangkan jalan yang mendukung pariwisata dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Dengan pendekatan tersebut, perbaikan jalan diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tapi juga memperkuat akses masyarakat terhadap pusat kegiatan ekonomi, destinasi wisata, dan kawasan pertanian.
Meski demikian, pekerjaan rumah penanganan jalan di Bantul masih cukup besar. Sekitar 35 persen dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai kurang lebih 400 kilometer masih membutuhkan penanganan, dengan estimasi kebutuhan anggaran lebih dari Rp600 miliar.
Untuk mempercepat pembenahan, Pemkab Bantul juga mengusulkan bantuan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Saat ini, usulan tersebut masih dalam proses verifikasi oleh pemerintah pusat.
Apabila usulan tersebut memperoleh dukungan, kata Jimmy, bantuan IJD berpotensi menjadi tambahan pembiayaan untuk memperluas penanganan jalan di Kabupaten Bantul. (cr2/zam)
Editor : Sevtia Eka Nova