BANTUL - Sejumlah siswa di Kabupaten Bantul yang telah dinyatakan tidak bersedia menerima makan bergizi gratis (MBG) masih tetap mendapatkan jatah makanan yang dikirim ke sekolah. Kondisi itu membuat Pemkab Bantul khawatir makanan yang sudah disiapkan justru berakhir terbuang.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji mengatakan, terdapat wali murid yang secara terbuka menyampaikan bahwa anaknya tidak bersedia menerima MBG. Anak-anak tersebut juga diketahui tidak pernah mengambil makanan yang dikirim ke sekolah.
Baca Juga: Tundukkan SMA 10 Yogyakarta, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta Tatap Laga Kontra Sewon
Namun, jatah makanan untuk mereka tetap dikirim. “Secara sikap menolak, kemudian tetap didrop. Tapi nanti saya pengin survei,” ujar Hermawan.
Menurut Hermawan, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari kebijakan pelaksanaan MBG secara umum. Pemkab Bantul melihat ada kondisi berbeda di masing-masing sekolah, termasuk siswa yang menerima makanan dan siswa yang sejak awal memilih tidak mengambilnya.
Baca Juga: Alexander Isak Tinggalkan Kamp Timnas Swedia karena Cedera
Hermawan mencontohkan temuan saat dirinya melakukan pemantauan di SD Sumuran. Di sekolah tersebut, dia melihat puluhan makanan MBG tidak diambil siswa hingga menumpuk. “Masih banyak tumpukan-tumpukan itu. Saat saya di SD Sumuran itu puluhan,” katanya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Bantul karena makanan yang dikirim untuk siswa yang sudah pasti tidak mengambil jatahnya berpotensi terbuang setiap hari.
Pemkab kini menyiapkan survei untuk memastikan berapa banyak siswa yang memang tidak pernah menerima atau mengonsumsi MBG. Salah satu pertanyaan dalam survei akan secara khusus memetakan siswa yang secara permanen menolak makanan tersebut. “Dari situ nanti akan kelihatan,” kata Hermawan.
Baca Juga: Geger Penemuan Kerangka Manusia di Pedan Klaten, Ternyata Kakek 70 Tahun yang Hilang 6 Bulan Lalu
Data itu nantinya akan digunakan Pemkab Bantul sebagai dasar memberikan masukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Pemkab ingin memastikan kebijakan penyediaan MBG mempertimbangkan kondisi nyata di sekolah, bukan semata berdasarkan jumlah seluruh siswa yang terdaftar.
Bantul memiliki sekitar 360 SD dan 400 SMP. Hermawan memperkirakan, jika setiap sekolah memiliki sedikitnya 10 siswa yang secara permanen tidak mengambil MBG, terdapat sekitar 4.000 porsi yang berpotensi tidak termanfaatkan.
Angka tersebut masih berupa perkiraan dan akan diverifikasi melalui survei yang disiapkan Pemkab Bantul. “Kalau nanti hasil survei kan kelihatan. Oh, ini hasil survei ada datanya, ada data riil, ada bukti validnya,” ujarnya.
Hermawan mengatakan, hasil survei tersebut akan menjadi bahan Pemkab Bantul untuk menyampaikan kondisi di lapangan kepada BGN. Persoalan ini muncul di tengah kebijakan penerimaan MBG di sekolah negeri yang disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI.
Sudaryono menyampaikan bahwa sekolah negeri yang menerima MBG pada prinsipnya menerima makanan untuk seluruh siswa. “Untuk sekolah negeri ini harus, kalau menerima menerima semua kalau misalnya tidak, tidak semua. Itu keputusan sementara adalah seperti itu,” ujar Sudaryono dalam rapat tersebut.
Baca Juga: Kisah Farid Azhar, Wisudawan Terbaik Untidar Magelang; Lulus tanpa Skripsi lewat Modifikasi Roblox
Menanggapi hal itu, Hermawan mengatakan, Pemkab Bantul memahami pernyataan tersebut dalam konteks tata kelola program secara makro. Namun, menurut dia, kondisi di sekolah menunjukkan adanya siswa yang tetap tidak mengambil makanan meski porsinya sudah dikirim.
“Kalau Pak Sudaryono mungkin konteksnya tata kelola SPPG yang sifatnya makro. Tapi kalau Pemkab kan ya tahu kondisi riil di lapangan,” ujarnya. (cr2/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita