Pemkab Bantul mulai menyiapkan langkah evaluasi untuk mencegah terulangnya insiden yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain evaluasi internal, Pemkab Bantul berencana meminta masukan dari ahli gizi, akademisi, dan pakar kesehatan. Sejumlah perguruan tinggi kemungkinan akan dilibatkan untuk memberikan kajian mengenai pola penyajian makanan MBG yang paling aman.
Salah satu opsi yang dikaji adalah efektivitas penyajian makanan. “Apakah lebih aman disajikan dalam bentuk prasmanan atau tetap dikemas dalam ompreng,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji, Rabu (23/9).
Baca Juga: Harga Cabai di Kulon Progo Naik Rp 25 Ribu, Pasokan Menipis karena Kemarau dan Terserang Penyakit
Ia menyebutkan, pola penyajian di sekolah berbasis asrama menjadi salah satu acuan yang dipelajari. Menurut informasi yang diterimanya, pola tersebut relatif aman dari kendala kualitas makanan.
"Kalau rekomendasinya memang memungkinkan prasmanan, mungkin nanti akan kita usulkan, kalau BGN menyetujui," jelasnya.
Jika disetujui BGN, pola prasmanan bakal diuji coba terlebih dahulu di sekolah dengan jumlah siswa yang relatif sedikit, mengingat sistem prasmanan dinilai lebih rumit diterapkan pada sekolah bertalenta siswa besar.
Baca Juga: Pemkab Gunungkidul 85 Ribu Hektare Lahan Disiapkan untuk Penuhi Kebutuhan Pengembangan Bioetanol
Terkait survei, bakal digelar secara rutin tiga bulan sekali dengan responden yang berasal dari pihak sekolah penerima MBG. Sejumlah aspek yang dinilai antara lain kebersihan wadah makanan, ketepatan waktu distribusi tiba di sekolah, hingga tenggat waktu antara kedatangan makanan dan saat dikonsumsi siswa.
Ia menjelaskan, waktu kedatangan makanan menjadi salah satu poin krusial yang perlu dievaluasi. Sebab, terdapat ketentuan makanan MBG harus sudah sampai di sekolah maksimal pukul 08.00.
Selain itu, Pemkab Bantul juga akan memantau berapa lama makanan dibiarkan di sekolah sebelum akhirnya disantap siswa. "Jarak antara makanan datang sampai dengan dimakan, itu nanti kita survei," tambahnya.
Baca Juga: Pemkab Gunungkidul 85 Ribu Hektare Lahan Disiapkan untuk Penuhi Kebutuhan Pengembangan Bioetanol
Evaluasi juga dilakukan langsung ke pihak SPPG. Pemkab Bantul berencana melakukan pemantauan berkala guna memastikan standar porsi dan higiene yang telah ditetapkan tetap dijalankan secara konsisten.
Beban kerja yang tinggi dalam menyiapkan ribuan porsi makanan setiap hari diakui menjadi tantangan tersendiri bagi petugas SPPG yang berpotensi memengaruhi konsentrasi.
Di sisi lain, Pemkab Bantul juga memberi perhatian khusus terhadap siswa yang menolak atau tidak menghabiskan paket MBG meski telah dikirim ke sekolah. Pendataan ini disiapkan agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bantul dapat berjalan lebih terukur dan tepat sasaran. (cr2/pra)
Editor : Heru Pratomo