BANTUL - Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) memaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul memutar otak. Guna memastikan operasional tetap berjalan hingga akhir tahun, BPBD akan menerapkan sistem skala prioritas untuk merespons aduan masuarakat.
Sekretaris BPBD Bantul Ribut Bimo Haryo Tejo menjelaskan, kenaikan BBM membuat personel mengatur ritme pengelolaan armada. Meski demikian, layanan pemadam kebakaran masih menjadi salah satu layanan wajib.
Sementara penanganan yang kini ditangguhkan atau ditunda adalah operasi tanggap tawon (OTT). Aduan akan dilayani jika ukuran sarang sudah membahayakan lingkungan sekitar. "Nunggu besar atau barengan dengan penanganan di lokasi lain yang searah. Karena untuk meluncur ke lokasi itu kan butuh BBM," jelasnya Senin (15/6).
BPBD Bantul, lanjutnya, akan mengoptimalisasi peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tingkat kalurahan. Nantinya para relawan lokal dilatih untuk menangani masalah-masalah kecil seperti evakuasi sarang tawon skala ringan. Sehingga beban armada utama bisa berkurang. "Jadi petugas damkar bisa lebih fokus bersiaga untuk penanganan yang jauh lebih urgent seperti kebakaran," tambahnya.
Meski demikian, Bimo memastikan, tidak ada batasan kuota penanganan per harinya. Jika ada laporan kejadian yang sifatnya darurat dan mengancam keselamatan jiwa, personel akan langsung diterjunkan tanpa memandang sisa kuota operasional.
Langkah selektif ini diambil bukan tanpa alasan. Selain harga Dexlite yang digunakan mengalami kenaikan, BPBD Bantul harus menghemat cadangan anggaran. Mengingat armada yang dikelola BPBD tidak hanya damkar, namun juga mobil tangki penyalur air. "Total kami ada tujuh truk pemadam kebakaran. Ditambah dua armada tangki," tandasnya. (cin/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita