BANTUL - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bantul menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) di Joglo Yoso, Palbapang Minggu (26/4) malam. Dari Muscab tersebut, Jumakir yang juga ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul secara aklamasi terpilih menjadi ketua DPC PPP Bantul periode 2026-2031.
Ketua DPC PPP Bantul periode sebelumnya Eko Sutrisno Aji menjelaskan, Muscab diawali dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus 2021-2026 yang diterima oleh peserta. Setelah itu, seluruh perwakilan dari 17 pengurus anak cabang (PAC) mengusulkan nama Jumakir sebagai ketua untuk periode berikutnya. “Akhirnya pimpinan sidang menetapkan sahabat Jumakir sebagai ketua DPC PPP Bantul periode 2026,” ujarnya.
Baca Juga: Diduga Depresi, Perempuan Loncat dari Lantai Dua Kos di Sleman, Jatuh di Genting Rumah Sebelah
Selanjutnya, dibentuk tim formatur beranggotakan tujuh orang untuk menyusun struktur kepengurusan baru, terdiri dari perwakilan DPP PPP, DPW PPP DIJ, DPC PPP Bantul, serta empat perwakilan PAC. Jumakir juga disepakati menjadi salah satu anggota tim tersebut.
“Sahabat Jumakir oleh peserta rapat juga disetujui masuk sebagai salah satu anggota tim formatur pembentukan kepengurusan DPC PPP Bantul periode 2026-2031,” katanya.
Baca Juga: Hanya Bawa Pulang Satu Poin dari Balikpapan, Ega Rizky Tak Ingin PSS Sleman Larut dalam Kekecewaan
Setelah struktur kepengurusan rampung dan surat keputusan dari DPP PPP diterbitkan, DPC PPP Bantul diberi waktu maksimal tiga bulan untuk membentuk kepengurusan PAC di 17 kapanewon.
Sementara itu, Jumakir menyatakan kesiapannya menjalankan amanah serta memperkuat partai ke depan. “Saya tidak punya target muluk-muluk, hanya ingin PPP punya fraksi di DPRD Bantul pada pemilu legislatif 2029 yang akan datang,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan seluruh jajaran pengurus, mulai dari tingkat DPC hingga PAC, agar target organisasi dapat tercapai. Selain itu, pihaknya akan mempersiapkan proses verifikasi partai politik untuk Pemilu 2029, termasuk verifikasi faktual oleh KPU karena PPP tidak memiliki perwakilan di DPR RI. “Dan tidak hanya verifikasi administrasi saja,” pungkasnya. (cin)
Editor : Sevtia Eka Novarita