BANTUL - Siang itu, suasana di kawasan Sejahtera Green Garden,Tambak Ngestiharjo, Kasihan, Bantul terasa lebih hidup dari biasanya. Di sebuah ruang yang dipenuhi jejak nada dan sejarah musik, rombongan Komisi D DPRD DIY menyusuri lorong-lorong penuh cerita di Andi Bayou Museum & Galeri, Selasa (25/03/2026).
Kunjungan Kerja Dalam Daerah (KDD) ini bukan sekadar agenda formal. Ia menjadi ruang temu antara pembuat kebijakan dan pelaku budaya, dalam satu misi besar, merumuskan masa depan tata kelola museum di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca Juga: Polres Bantul Sita 120 Botol Miras di Kretek, Penindakan Disebut dari Laporan Warga
Di tengah diskusi yang hangat, satu benang merah mengemuka, museum tidak lagi cukup dipandang sebagai ruang penyimpanan benda masa lalu. Ia harus bertransformasi menjadi ruang hidup yang edukatif, inspiratif, sekaligus mampu menarik denyut wisata.
Komisi D DPRD DIY menegaskan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Kelola Museum membutuhkan pijakan yang kuat dari realitas lapangan. Karena itu, dialog langsung dengan pengelola, termasuk museum swasta semisal Andi Bayou Museum, menjadi langkah penting.
Museum musik pribadi pertama di Indonesia ini menghadirkan potret nyata bagaimana semangat pelestarian budaya berjalan beriringan dengan berbagai keterbatasan. Dari perawatan koleksi alat musik, pengelolaan arsip, hingga upaya menghadirkan program edukasi yang relevan bagi generasi muda, semuanya menjadi bagian dari dinamika yang diamati langsung oleh rombongan.
Wakil Ketua DPRD DIY, Ir Imam Taufik, menyoroti kondisi pengelolaan museum di DIY yang dinilai masih belum optimal. Padahal, Yogyakarta menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata berbasis sejarah dan budaya.
“Di banyak negara, museum justru menjadi magnet utama wisatawan sekaligus pusat edukasi publik. Ini yang perlu kita dorong di DIY, melalui penguatan regulasi yang tepat,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Museum Andi Bayou, Andi Haryo Setiawan atau yang dikenal sebagai Andi Bayou, menyampaikan harapan agar Raperda yang tengah disusun mampu memberikan dukungan konkret, khususnya bagi museum swasta.
Menurutnya, peran museum swasta sangat signifikan dalam menjaga warisan seni dan budaya, namun seringkali dihadapkan pada keterbatasan pendanaan dan minimnya akses terhadap dukungan kebijakan.
“Kalau ada regulasi yang jelas, kami berharap ada fasilitasi nyata, baik dalam bentuk bantuan operasional, kolaborasi program, maupun promosi sebagai bagian dari ekosistem pariwisata,” ujarnya.
Lebih jauh, Komisi D DPRD DIY tengah menggagas sebuah visi besar, yakni menjadikan Yogyakarta sebagai ‘City of Museum’.
Sebuah konsep yang tidak hanya menonjolkan kekayaan benda bersejarah, tetapi juga nilai-nilai filosofis yang hidup di dalamnya, termasuk sumbu filosofis Yogyakarta yang telah dikenal luas.
Dengan sekitar 48 museum yang tersebar di seluruh wilayah DIY, peluang untuk membangun jaringan destinasi wisata edukatif terbuka lebar. Namun, tantangan yang dihadapi pun tidak sedikit.
Editor : Heru Pratomo