Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Agus Budi Raharja mengatakan, tren pertumbuhan ekonomi di Bantul menurun dari 5,04 di tahun 2024 menjadi 4,92 di tahun 2025. Angka tersebut, kata dia, berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi di DIY maupun Nasional.
“Jadi di banding kan dengan Kabupten/Kota tetangga, kita kalah karena di bawah rata-rata DIY dan Nasional,” jelasnya saat Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Bantul 2027 Senin (30/3).
Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan, sektor industri memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Bantul, karena nilai tambahnya jauh lebih tinggi dibanding sektor lain seperti pertanian maupun perdagangan.
“Secara kumulatif, turunnya sektor industri ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Bantul. Padahal sektor industri ini nilai tambahnya sangat tinggi, apalagi yang berorientasi ekspor,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sekitar 70 persen ekspor DIY berasal dari Bantul. Dengan kondisi geopolitik yang tidak menentu, sektor industri yang berbasis ekspor menjadi paling terdampak.
“Dengan geopolitik seperti itu, yang paling terpukul bukan Gunungkidul, bukan Kulon Progo, bukan Sleman, bukan kota, tapi Bantul,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi Bantul berada di posisi terendah di DIY. Meski demikian, Bantul masih mencatatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 4,96 persen.
Selain faktor geopolitik, Halim menyebut persoalan tata ruang juga menjadi tantangan serius. Saat ini terdapat penguncian lahan pertanian melalui lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) atau lahan sawah dilindungi (LSD) seluas sekitar 14.000 hektare.
Padahal, Bantul merupakan kabupaten dengan luas wilayah paling kecil di DIY, yakni sekitar 511 kilometer persegi. Keterbatasan lahan ini membuat pemerintah harus selektif dalam menentukan sektor ekonomi yang dikembangkan.
“Maka pilihan industri, industri pariwisata, termasuk perdagangan itu tepat karena memiliki nilai tambah tinggi,” katanya.
Namun di sisi lain, banyak investor yang ingin menanamkan modal di Bantul justru terbentur aturan pemanfaatan lahan. Hal serupa juga terjadi pada pengembangan sektor pendidikan yang dinilai mampu memunculkan efek berganda bagi perekonomian.
Ia mencontohkan, satu kampus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui munculnya kos-kosan, warung, hingga jasa lainnya. Sementara itu, lahan sawah memiliki hasil yang relatif terbatas.
“Satu hektare sawah kira-kira menghasilkan 54 juta per sekali panen, kali tiga sekitar 160 juta. Bandingkan dengan industri yang bisa miliaran dan menyerap ribuan tenaga kerja,” jelasnya.
Menurut Halim, kondisi ini memunculkan perdebatan antara mempertahankan lahan pertanian demi ketahanan pangan atau mengalihfungsikannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, faktor kepemilikan lahan juga menjadi kendala investasi. Sebagian besar tanah di DIY, termasuk di Bantul, merupakan tanah kas desa maupun Sultanaat Grond sehingga memerlukan izin dari gubernur.
Ia menambahkan, adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 yang mengatur masa sewa tanah kas desa maksimal lima tahun juga menjadi tantangan bagi investor.
“Tentu ini menjadi tantangan bagi investasi. Mana ada investasi hanya lima tahun, rata-rata mereka butuh 30 tahun. Ini antara harapan dan kenyataan yang kita hadapi,” pungkasnya. (cin)
Editor : Sevtia Eka Novarita