BANTUL - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi perubahan iklim. Termasuk pengendalian emisi gas rumah kaca di tingkat lokal. Itu tercermin dengan bertambahnya jumlah padukuhan yang masuk dalam daftar sasaran pendampingan dan pelatihan Program Kampung Iklim (Proklim) pada 2025.
"Pada tahun ini, ada 24 padukuhan calon kampung Proklim yang kami berikan pendampingan dan pelatihan," jelas Kepala DLH Kabupaten Bantul Bambang Purwadi Nugroho melalui sambungan telepon, Selasa (22/12).
DLH tidak serta-merta memberikan program pendampingan dan pelatihan. Menurutnya, DLH membentuk tim kerja Proklim untuk mendata seluruh padukuhan yang berpotensi. Dari pendataan diketahui bahwa ada 24 padukuhan yang layak mendapatkan program pendampingan dan pelatihan.
Seperti pendataan, pendampingan dan pelatihan juga tidak instan. DLH perlu melakukan pendampingan selama satu hingga dua tahun sebelum suatu padukuhan dinilai siap masuk dalam kategori tertentu. Sebab, ada aspek-aspek yang disiapkan. Antara lain, pengelolaan lingkungan, pengelolaan sampah, pemanfaatan bahan organik oleh ibu rumah tangga, hingga penanaman tanaman produktif,
“Hingga integrasi dengan program kampung sehat dan pengembangan ekonomi kecil,” katanya.
Setelah melakukan serangkaian pendampingan dan pelatihan, birokrat yang pernah berdinas di kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil ini mengungkapkan, DLH kemudian melakukan evaluasi. Dari evaluasi diketahui bahwa ada 11 padukuhan calon Kampung Iklim yang memenuhi syarat untuk didaftarkan di Sistem Registri Nasional (SRN) Perubahan Iklim milik Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
"Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan verifikasi," ucapnya.
Dari hasil verifikasi, kata Bambang, KLH membagi 11 padukuhan itu dalam tiga kategori. Perinciannya, dua padukuhan masuk dalam daftar Proklim Utama; tujuh padukuhan tercatat sebagai Proklim Wilayah Administrasi kategori Madya; dan dua padukuhan sebagai Proklim Komunitas. Selengkapnya lihat grafis.
"Padukuhan Mancingan, Kalurahan Parangtritis gagal terdaftar untuk kategori madya karena terlewatinya waktu mengunggah dokumen pendukung," ungkapnya.
Menurutnya, Proklim dirancang untuk membangun kesadaran sekaligus keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Hal itu pula yang mendorong DLH melakukan serangkaian pendampingan dan pelatihan terhadap padukuhan potensial. Agar DLH bisa mengedukasi hingga mengarahkan sesuai regulasi.
“Tujuannya layak masuk kriteria kampung Proklim,” tuturnya.
Baca Juga: PSS Sleman Beri Panggung Dua Pemain Muda dari EPA U18 untuk Cicipi Tim Utama
Bambang menegaskan, implementasi Proklim sangat penting. Itu tak terlepas dari tantangan pengelolaan lingkungan yang semakin kompleks. Pemkab melalui DLH berupaya memastikan kondisi lingkungan tetap terkendali sekaligus selaras dengan kebijakan nasional. Toh, Proklim di sisi lain memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program ini mampu meningkatkan kualitas hidup. Mulai aspek lingkungan, sosial, hingga ekonomi.
“Masyarakat menjadi lebih peduli dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya,” paparnya.
Menurutnya, sasaran utama Program Kampung Proklim adalah padukuhan atau kalurahan. Alasannya, pengelolaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim paling efektif dilakukan di tingkat lokal.
Dalam kesempatan itu, Bambang menyinggung bahwa Proklim di tingkat nasional dikembangkan sejak 2016. Karena itu, program ini memiliki landasan kuat. Yakni, Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 Tahun 2016.
Ke depan, Bambang menargetkan lima padukuhan yang sukses mencapai madya dan utama naik ke kategori tertinggi. Yakni kategori lestari. Saat ini, DLH masih melakukan identifikasi dan pemetaan kesiapan masing-masing wilayah.
“Untuk mencapai kategori ini, satu kampung Proklim harus mampu membina minimal 10 kampung Proklim lainnya,” tambahnya.
Berbagai upaya ini, kata Bambang, juga bertujuan untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup yang menjadi salah satu indikator kinerja utama bupati. (*/cin/zam)
Editor : Sevtia Eka Novarita