BANTUL - Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 156 miliar pada 2026 menjadi keprihatinan bersama. Termasuk lembaga DPRD Bantul. Para wakil rakyat itu pun sepakat memangkas untuk anggaran Sekretariat DPRD Bantul. Nilainya cukup fantastis.
WAKIL Ketua DPRD Bantul Suradal menyebut, anggaran untuk sekretariat DPRD semula sekitar Rp 69 miliar. Namun, Badan Anggaran DPRD Bantul di tengah perjalanan pembahasan RAPBD 2026 sepakat untuk melakukan pemangkasan besar-besaran.
Baca Juga: Mentan Amran : Beras Ilegal Ditindak, sebelum Bersandar di Batam
"Kami pangkas atau kami kurangi sekitar Rp 25 miliar," jelas Suradal di ruang kerjanya Selasa (25/11).
Pemangkasan anggaran sebesar itu dari efisiensi beberapa program kegiatan. Politikus PKB ini mengungkapkan, diantara program yang dipangkas adalah perjalanan dinas anggota DPRD. Semula, anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 27 miliar. "Kami kurangi menjadi Rp 10 miliar," sebutnya.
Baca Juga: Gencarkan Sosialisasi, Cegah Peredaran Rokok Ilegal di Kulon Progo
Program kegiatan lain yang turut diefisensi adalah pengadaan pakaian dinas para wakil rakyat. Menurutnya, pengadaan pakaian dinas pada tahun depan ditiadakan. Padahal, tiap anggota dewan pada tahun-tahun sebelumnya rutin dijatah mendapatkan empat jenis pakaian dinas.
"Kami menekan seluruh kegiatan yang bisa ditekan. Termasuk makanan dan minuman," ungkapnya.
Politikus yang berangkat dari Daerah Pemilihan Bantul IV menegaskan, langkah ekstrem pemangkasan itu bentuk komitmen lembaga DPRD mengikuti arahan pemerintah pusat. Yakni mengalokasikan seluruh anggaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Baca Juga: Strategi Ampuh Mencegah Demam Berdarah di Musim Hujan
"Ini juga menindaklanjuti beberapa rekomendasi KPK," ujarnya.
Kendati begitu, Suradal menekankan, efisiensi anggaran sekretariat DPRD Bantul tidak akan mengganggu kinerja seluruh wakil rakyat. 45 anggota DPRD akan tetap berkomitmen mengawal pembangunan dan memperjuangkan aspirasi konstituennya masing-masing.
"Kami akan tetap bekerja seperti biasanya," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Suradal menyebut, RAPBD 2026 sekitar 2,4 triliun. Defisit sekitar 12 persen. Badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah menyepakati defisit RAPBD 2026 sekitar 6,6 persen.
"Kalau defisitnya ditekan lagi, kegiatan tidak akan berjalan. Sehingga, defisit paling rasional, ya, 6,6 persen itu," katanya.
Baca Juga: Bangga! Grup Paduan Suara Asal Jogja Sabet Dua Emas di Kompetisi Internasional
Agar kesepakatan defisit tercapai, Suradal pun mendorong agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) juga memangkas anggaran berbagai program kegiatan yang tidak begitu mendesak.
"Kami melihat teman-teman OPD juga sudah melakukan pemangkasan," tambahnya. (*/zam)
Editor : Sevtia Eka Novarita