BANTUL - Belum usai penanganan jalan putus total yang terjadi di wilayah Padukuhan Wunut, ancaman serupa kini muncul di Dusun Sompok, Sriharjo, Imogiri.
Retakan tanah memanjang ditemukan di ruas jalan yang sama, hanya berjarak puluhan meter ke arah barat dari titik longsor Wunut yang amblas pada Jumat (21/11/2025) malam lalu.
Dari pantauan Radar Jogja, retakan tanah tersebut berada di lajur selatan yang berbatasan langsung dengan tebing aliran Sungai Oya.
Kondisi tersebut memaksa kendaraan roda empat maupun dua harus melintas secara bergantian saat arus lalu lintas padat.
Garis polisi (police line) dan papan peringatan darurat pun juga telah dipasang melingkari area retakan untuk mencegah kendaraan melintas terlalu ke tepi.
Dukuh Sompok Triyono menjelaskan, munculnya retakan yang ada di padukuhannya memicu kekhawatiran warga.
Sebab, jika titik itu ikut putus, maka akses warga di Padukuhan Wunut yakni RT 1, 2, 3 dan sebagian Sompok di dua RT terancam terisolasi total.
"Apalagi retakan ini satu jalur," katanya, Sabtu (22/11/2025).
Menurutnya, retakan tersebut tidak hanya membelah aspal, namun juga terindikasi berdampak pada struktur tanah di permukiman warga yang berada di sisi utara jalan.
Maka, sebagai langkah antisipasi, warga di sekitar lokasi diminta untuk melakukan evakuasi mandiri. Terutama saat malam hari atau ketika hujan deras turun.
Terlebih, di daerah rawan longsor itu tercatat ada delapan rumah atau memiliki total 19 jiwa di dalamnya.
"Mereka melakukan pengungsian mandiri. Kebetulan sebagian warga ini sebenarnya sudah memiliki rumah relokasi lama, jadi tinggal pulang ke sana," ungkapnya.
Meski telah meminta untuk melakukan pengungsian mandiri untuk para warga yang terdampak, dia tetap meminta para relawan untuk berjaga secara bergantian memantau pergerakan tanah, sekaligus mengatur lalu lintas.
Selain itu, kendaraan berat atau muatan berlebih diminta untuk tidak melintas terlebih dahulu guna mencegah retakan semakin parah.
"Prosesnya (tanah gerak) memang panjang, tidak serta-merta. Tapi kejadian di Wunut kemarin menjadi pemicu kewaspadaan tinggi. Saat ini pos pantau relawan sudah diaktifkan kembali," tambahnya.
Merespons peristiwa itu, pun BPBD DIY langsung mendirikan posko tanggap darurat di Kalurahan Sriharjo dan dua pos lapangan di Dusun Sompok serta Jetis.
Upaya ini untuk mempercepat penanganan pascaperistiwa tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryanta mengatakan, pendirian posko darurat demi keselamatan warga. Sebab wilayah Bantul sedang dalam status tanggap darurat banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
Sedikitnya tujuh warga kartu keluarga (KK) atau 16 jiwa tercatat sebagai penyintas.
“Faktor utama longsor di Sriharjo karena daerah itu memang memiliki potensi longsor. Jadi saat hujan dengan intensitas tinggi, kondisi seperti itu bisa terjadi,” katanya dikonfirmasi Sabtu (22/11/2025).
Dia melihat sarana-prasarana jalan di lokasi kejadian tidak memiliki drainase yang memadai.
Sehingga ketika hujan deras air tidak segera masuk ke drainase dan memicu longsor.
Menurutnya, instansi ini akan bersedia membantu Upaya penanganan risiko bencana ketika kabupaten mengajukan bantuan.
Sebab, untuk penanganan teknis terkait perbaikan jalan di kawasan Sriharjo menjadi kewenangan Pemkab Bantul.
"BPBD kabupaten tidak bisa memperbaiki sarana-prasarana jalan karena itu wewenang PU. Kami lebih pada upaya penanganan risiko bencananya," lontarnya.
Kendati demikian, BPBD DIY telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi melalui SK gubernur.
SK ini menjadi dasar untuk meminta bantuan kepada BNPB, termasuk kemuningkinan operasi modifikasi cuaca jika ada potensi hujan ekstrem.
"Tapi semua bertahap. Ketika bencana terjadi, BPBD kabupaten yang menanganinya terlebih dahulu, kami mendampingi. Jika kabupaten kewalahan, baru kami meminta bantuan BNPB," cetusnya.
Di sisi lain, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY Tito Asung Kumoro Wicaksono telah merinci langkah penanganan darurat yang kini berlangsung.
Dishub dan polsek setempat telah mengalihkan arus lalu lintas di sekitar lokasi.
Tak hanya itu, Pemkab Bantul juga menyiapkan penerbitan SK tanggap darurat parsial untuk mempercepat mobilisasi sumber daya.
Dengan SK tersebut, maka pemerintah dapat mengakses anggaran belanja tak terduga (BTT) guna memperbaiki akses jalan secara darurat.
Selain itu, perbaikan permanen akan diusulkan ke BNPB melalui skema rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun anggaran berikutnya.
"Jika SK tanggap darurat mencakup seluruh wilayah Bantul, maka SK siaga darurat sebelumnya otomatis tidak berlaku. Namun jika tanggap darurat hanya parsial, SK siaga tetap berjalan sampai Januari 2026," ujarnya. (ayu/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita