BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari pascabencana hidrometeorologi berupa jalan putus yang melanda di Padukuhan Wunut, Kalurahan Sriharjo, Imogiri.
Status tersebut berlaku sejak 21 November hingga 5 Desember 2025.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, penetapan status tanggap darurat dilakukan agar pemkab bisa fokus pada penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga. Terutana di daerah Selopamioro, Sriharjo, dan Imogiri.
“Karena hingga kini wilayah Wunut, Sriharjo, masih terisolasi dan membutuhkan penanganan segera,” katanya di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Bantul Sabtu (22/11/2025).
Sementara, untuk rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak, Halim menyebut pembahasan baru akan dimulai setelah masa tanggap darurat selesai.
"Kami belum berpikir kapan melakukan rekonstruksi. Kami akan membuka beberapa posko, terutama posko di tempat, dan juga di Kantor Camat Imogiri," ujarnya.
Menurutnya, putusnya akses Jalan Sompok-Wunut membuat pemkab membuka dua jalur suplai logistik.
Dari Sompok, distribusi barang dilakukan melalui jalan kecil dan area persawahan.
Sedangkan, dari sisi selatan suplai diarahkan melalui Posko Kedungjati di Selopamioro.
Jalur ini dapat menjadi alternatif jika akses utama benar-benar tak bisa dilalui, termasuk oleh pejalan kaki.
"Suplai bantuan dari posko Kedungjati akan memanfaatkan jembatan gantung Wunut. Kalau itu tidak bisa, terpaksa ya jalan kaki melalui sawah itu," jelasya.
Berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG, hujan dengan intensitas sedang hingga deras masih berpotensi terjadi hingga Desember.
Oleh karena itu, jika dalam masa tanggap darurat muncul bencana lanjutan, Pemkab Bantul membuka opsi memperpanjang status.
"Fokus kami keselamatan jiwa. Tidak boleh ada warga yang kelaparan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan minimal," tegasnya.
Pun Halim menekankan, saat ini masih ada kerumitan rekonstruksi di kawasan Wunut dan Sompok.
Sebab, di wilayah tersebut masih perlu kajian khusus dalam proses pemulihan jalan terdampak.
Kajian dari para akademisi menunjukkan karakter tanah setempat memiliki karakteristik khusus.
Abrasi di lokasi itu tidak hanya dipicu arus Sungai Oya, tetapi juga aliran air tanah dari sisi daratan.
Hal inilah yang menyebabkan longsor berulang meski talut sungai sudah diperkuat.
"Penanganannya membutuhkan metode khusus. Kami harus berkonsultasi dengan ahli konstruksi, geologi, dan hidrologi agar desainnya tepat," jelasnya.
Sementara Sekda Bantul Agus Budi Raharja menambahkan, pemkab akan memusatkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar warga, perlindungan, dan persiapan lokasi pengungsian selama masa tanggap darurat.
BPBD Bantul mencatat 450 jiwa terdampak peristiwa jalan putus, terdiri dari 300 warga Wunut dan 150 warga Sompok.
Maka, seluruh warga yang terdampak itu menjadi prioritas penanganan pemerintah, termasuk jika sewaktu-waktu diperlukan relokasi sementara.
"Soal relokasi akan dibahas lebih lanjut. Upaya mitigasi juga terus kami gencarkan sambil mengoptimalkan pemulihan akses jalan yang putus total," tuturnya.
Di sisi lain, Dandim Bantul Letkol Kav Fikri Nurheldi memastikan jajaran TNI siap bersinergi dengan BPBD dan Pembkab Bantul dalam penanggulangan bencana.
"Kami siap untuk menanggulangi ataupun mengantisipasi bencana bersama-sama dengan pemerintah daerah. Sehingga masyarakat Bantul bisa aman," tambahnya. (ayu/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita