Bupati Abdul Halim Muslih mengakui, pemangkasan TKD berdampak pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas di tahun 2026 yang hanya dialokasikan Rp 15 juta untuk satu tahun di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, anggaran DPRD dan makan minum saat kegiatan rapat pun terkena dampaknya. "Banyak program yang kita kurangi volumenya.
Kita efisiensi anggaran-anggaran yang sifatnya anggaran pendukung, termasuk listrik, kantor, AC juga harus sering-sering dimatiin,” jelasnya saat ditemui setelah peringatan Hari Santri di Lapangan Paseban, Bantul, Rabu (22/10/2025).
Sementara program yang akan dipertahankan meliputi Program Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan (P2BMP), pembebasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dan pemberian seragam sekolah gratis.
"Program-program prioritas yang sudah ditetapkan akan kami jalankan dengan penuh komitmen dan upaya semaksimal mungkin,” katanya.
Maka dari itu, pihaknya akan mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengurangi dampak dari pengurangan TKD di tahun 2026.
Dengan demikian, kemandirian daerah dibangun melalui peningkatan PAD, baik dengan mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi, mengelola hasil kekayaan daerah secara lebih efektif, maupun mendorong masyarakat agar lebih patuh dalam membayar pajak.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul Istirul Widiastuti mengatakan, anggaran RAPBD 2025 sebanyak Rp 2,4 triliun. Artinya RAPBD Bantul 2026 hanya sekitar Rp 2,244 triliun.
"Pengurangan TKD berdampak pada pengurangan belanja barang dan jasa aparatur sipil negara. Sedangkan untuk program kegiatan bupati dan wakil bupati akan tetap diprioritaskan,” katanya.
Sekretaris Komisi D DPRD Bantul Herry Fahamsyah mengatakan, pemangkasan TKD merupakan hal yang dialami semua daerah. Oleh karena itu, pemkab dan DPRD perlu duduk bersama untuk mencari solusi.
"Kami juga mendorong bupati, wakil bupati, serta jaringan DPRD untuk bisa lobi ke pemerintah pusat agar semakin banyak dana alokasi khusus yang masuk ke Bantul,” jelasnya.
Ia menambahkan, Komisi D DPRD Bantul yang membidangi urusan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan menghadapi tantangan tersendiri.
“Dua sektor itu termasuk layanan dasar yang sulit dipangkas. Masih banyak sekolah yang perlu direhab, lalu pembayaran jaminan kesehatan justru kita dorong naik,” katanya.
Menurutnya, PAD juga perlu ditingkatkan. Kini pihaknya belum bisa berspekulasi mengenai besaran anggaran yang terkena dampak dari pengurangan TKD di komisinya.
"Sementara masih kita hitung dan bahas, sebelum menjadi keputusan bersama,” tandasnya. (cin/laz)
Editor : Herpri Kartun