BANTUL - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul mencatat capaian aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) sudah mencapai 22,2 persen. Atus setara dengan 166 ribu penduduk. Jumlah ini sudah melebihi target provinsi yang hanya 20 persen.
Kepala Disdukcapil Bantul Kwintarto Heru Prabowo menilai, masyarakat sudah melihat aktivasi IKD sejalan dengan kemudahan layanan yang membutuhkan KTP digital. “Kami matur nuwun ke perbankan yang sudah mendukung penggunaan KTP digital dalam layanan mereka,” sebutnya saat dihubungi lewat telepon Senin (6/10).
Menurutnya, layanan berbasis IKD kini semakin banyak digunakan. Dengan KTP digital, masyarakat tidak perlu lagi repot membawa dokumen fisik seperti KTP atau kartu keluarga.
“Kalau lupa bawa KTP atau KK, bisa melalui HP karena identitasnya sudah tampil di aplikasi IKD,” jelasnya.
Disdukcapil Bantul terus menjalin komunikasi dengan pihak kalurahan untuk memperluas aktivasi IKD. Meskipun capaian sudah melampaui target, pelayanan akan tetap dilanjutkan.
Selain itu, layanan kependudukan di tingkat kalurahan akan dikembangkan. Sehingga masyarakat bisa langsung menggunakan IKD tanpa perlu datang ke kantor Disdukcapil Bantul.
Dia menambahkan, dinasnya tetap memberikan layanan aktivasi meski dengan keterbatasan anggaran. “Kita minim anggaran, tetapi kalau diundang oleh kalurahan, insyaa Allah secara prinsip kami siap memberikan pelayanan IKD,” tuturnya.
Bahkan, tim Disdukcapil Bantul bersedia hadir di pertemuan RT atau padukuhan jika diundang untuk memberikan layanan langsung. “Kami tidak terpaku pada persoalan biaya operasional, tetapi niat memberikan pelayanan,” kata Kwintarto.
Sementara itu, Lurah Wukirsari Susilo Hapsoro mengungkapkan, aktivasi IKD di wilayahnya berjalan lancar. Dua minggu lalu, pihaknya telah mengirimkan sekitar 6.000 undangan dengan kehadiran hampir 2.000 warga untuk aktivasi.
“Hanya satu yang belum di Kedungbuweng, karena yang bersangkutan ODGJ dan menolak difoto,” katanya.
Susilo menyebutkan, melalui aplikasi IKD, masyarakat nantinya tidak perlu lagi antre untuk mengurus dokumen kependudukan. “Sudah waktunya beralih dari sistem manual atau tatap muka ke digital,” sebutnya. (cin/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita