BANTUL - Cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bantul mencapai 98,2 persen. Namun kondisi ini membawa konsekuensi pada meningkatnya kebutuhan anggaran daerah.
Sehingga untuk menjaga keberlanjutan program, Pemkab Bantul menyiapkan Rp 60 miliar dalam APBD 2026. Dana tersebut digunakan untuk membayar premi penerima bantuan iuran (PBI) melalui jaminan kesehatan daerah (jamkesda).
“Karena UHC kita sudah 98,2 persen, maka jamkesda ini juga menyerap anggaran cukup besar untuk premi PBI APBD,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Bantul Agus Tri Widyantara Rabu (20/8).
Meski begitu, Agus menegaskan beban pembiayaan tidak hanya ditanggung pemkab. UHC di Bantul juga ditopang oleh program PBI dari pemerintah pusat. “Jumlah penerima yang ditanggung APBD saya tidak hafal, tapi kontribusi daerah tetap signifikan agar target UHC terjaga, bahkan bisa lebih dari 98 persen,” jelasnya.
Baca Juga: Pemkot Jogja Siapkan Bantuan Biaya Perguruan Tinggi, Salah Satu Syaratnya IPK Minimal 2,5
Rencana penganggaran ini menjadi salah satu pembahasan utama dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara (KUA-PPAS) 2026. Selain jamkesda, kebutuhan pembiayaan juga menyangkut operasional layanan kesehatan lain. Seperti puskesmas, RS Panembahan Senopati, dan RS Saras Adyatma.
Agus mencontohkan, di puskesmas, anggaran tidak hanya untuk operasional tetapi juga kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dihitung berdasarkan jumlah peserta terdaftar. “Makanya anggaran 2026 cukup besar karena sudah terintegrasi lintas layanan kesehatan,” tandasnya. (cin/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita