BANTUL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada pidato kenegaraan yang disaksikan bersama di rapat paripurna DPRD Bantul, Jumat (15/8) dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat ketahanan pangan. Ia mengatakan turut mendukung adanya upaya untuk meningkatkan produksi pertanian di Bantul melalui intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi, elektrifikasi, digitalisasi.
Baca Juga: PKL Alun-Alun Wonosari Minta Kepastian Rencana Relokasi, namun Tetap Harapkan Tak Ada Relokasi
"Pokoknya sampai hulu ke hilir kita lakukan dan terus kita lakukan,” ujarnya saat ditemui di DPRD Bantul, Jumat (15/8).
Selain itu, ia menyoroti pesan presiden terkait pemerintahan yang bersih dan efektif. “Warning pak presiden jelas, jangan melakukan tindakan yang melanggar hukum, terutama korupsi," tuturnya.
Baca Juga: Penerapan KUHP Baru mulai 2026, Anak Pidana Akan Kerja Sosial di MAJT An-Nuur Magelang
Pesan itu sangat tegas, dan harapannya mudah-mudahan pemerintah daerah hingga tingkat kalurahan semakin berintegritas dan efisien, sehingga sumber daya di Bantul lebih banyak dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Halim juga menyebut efisiensi menjadi salah satu poin penting, termasuk pengurangan perjalanan dinas dan belanja birokrasi berat atau bureaucracy heavy yang akan dialihkan ke belanja langsung bermanfaat bagi masyarakat.
“Infrastruktur, ketersediaan air, pembangunan rumah tidak layak huni, jaminan sosial bagi warga tidak mampu itu yang akan kita prioritaskan,” jelasnya.
Ia menilai, pesan presiden sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bantul. “Jadi ada legitimasi dari presiden, Insya Allah yang sudah kita lakukan ini sudah on track,” ucapnya.
Sementara itu, ia mengakui tantangan keuangan daerah tentang prioritas dan plafon anggaran sementara akan dihadapi, terutama pada 2026. “Karena keinginan kita besar sementara pendapatan relatif flat," katanya.
Apalagi kata dia, 2025 pemkab ingin membantu para petani dengan membebaskan PPB sawah berkelanjutan dan sawah produktif.
Kebijakan tersebut menurutnya akan memberi tekanan pada pendapatan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan belanja. Meski demikian, ia tetap optimistis.
“Kita punya sumber-sumber pendapatan lain yang bisa kita optimalkan. Mudah-mudahan defisit itu bisa kita tutup," tuturnya.
Ia mengatakan untuk sementara waktu defisit akan diturunkan dengan mengurangi belanja-belanja yang bisa kita dikurangi. (cin)
Editor : Sevtia Eka Novarita