Ia menegaskan program tersebut masih berada pada tahap percontohan atau pilot project, sehingga wajar bila belum berjalan sempurna.
“Kemarin memang sudah di-launching secara nasional, tetapi perlu diingat launching-nya adalah launching kelembagaan,” jelasnya saat ditemui di Pendapa Manggala Parasamya II Pemda Bantul Minggu (10/8).
Secara kelembagaan, KDMP Bangunharjo dinilai sudah siap beroperasi. Beberapa layanan telah dimulai, namun masih dalam bentuk uji coba.
Kondisi ini membuat operasional belum berjalan penuh dan berkesinambungan, sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut untuk melakukan perbaikan.
Agus menjelaskan, KDMP Bangunharjo salah satunya telah melayani penyaluran LPG, sembako, serta pupuk.
Namun, pihaknya masih harus memastikan kelancaran suplai, terutama yang datang dari pusat.
Secara nasional, program KDMP ini juga masih dalam tahap uji coba.
Pemerintah Kabupaten Bantul berencana membahas perkembangannya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis serta pihak-pihak lain yang mendukung kegiatan tersebut, guna mencari langkah perbaikan dan memastikan operasional berjalan optimal.
“Tidak perlu pesimis dulu, justru ini pentingnya uji coba, agar kita tahu kekurangan dan potensi yang bisa didorong,” terangnya.
Menurutnya, keberhasilan KDMP membutuhkan sinergi, koordinasi, dan komitmen semua pihak. Identifikasi hambatan serta potensi harus dilakukan agar pelayanan semakin lancar.
Ia juga menanggapi usulan agar jadwal layanan ditempel di depan KDMP sebagai bagian dari evaluasi.
“Kalau suplainya belum cukup, kita lihat berapa kuota yang didapatkan KDMP dan kita upayakan perbaikan,” katanya.
Sementara itu, keberadaan KDMP Bangunharjo juga berdampak pada pedagang yang menempati kios milik Koperasi Unit Desa (KUD) setempat.
Lurah Bangunharjo Nur Hidayat menjelaskan, tiga dari lima pedagang harus mengosongkan gerainya lantaran bangunan akan dialihfungsikan untuk mendukung operasional KDMP.
Nur mengakui, keputusan tersebut bukan hal mudah untuk diambil.
Meski merasa tidak tega, ia menyebut langkah ini terpaksa dilakukan karena adanya instruksi dari pihak atasan.
Kendati demikian, pihak kelurahan tidak langsung menggusur pedagang, melainkan menyiapkan alternatif lokasi pengganti di kios Pasar Triwindu.
Dari total lima pedagang, tiga di antaranya dipindahkan. “Kalau dua lainnya memang udah habis masa kontrak dan tidak diperpanjang,” tuturnya.
Nur menambahkan, selama ini status kontrak pedagang tidak terdokumentasi secara rapi karena dikelola langsung oleh pengurus KUD.
“Saya contohkan kalau pemilik kontrakan mau memakai kios itu, ya mau tidak mau kita putuskan kontraknya,” jelasnya
Dengan adanya keputusan ini, tiga pedagang tersebut diharapkan dapat segera menempati kios baru di Pasar Triwindu sehingga aktivitas usaha tetap berjalan, sedangkan bangunan lama difungsikan sesuai rencana untuk operasional KDMP. (Cr2)
Editor : Bahana.