BANTUL - Rencana pemerintahan pasangan Abdul Halim Muslih dan Aris Suharyanta memperbaiki jalan kabupaten menuai respons positif DPRD Bantul. Anggota Komisi C DPRD Bantul Mahmudin menganggap rencana itu merupakan program strategis.
”Perbaikan jalan sudah dinanti masyarakat,” jelas Mahmudin di kantornya Senin (14/7).
Pernyataan politikus PKB ini sangat beralasan. Sebab, kondisi mayoritas jalan utama di Bumi Projotamansari memprihatinkan. Terutama jalan kabupaten. Itu, antara lain, akibat minimnya alokasi anggaran untuk perbaikan dalam sepuluh tahun terakhir. Itu diperparah dengan pandemi Covid-19.
Selama tiga tahun, persisnya mulai 2020 hingga 2022, pemkab melakukan refocusing anggaran. Mayoritas anggaran dialokasikan untuk penanganan pandemi. Termasuk anggaran infrastruktur di dinas pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman (DPUPKP).
Lalu, berapa panjang jalan kabupaten yang akan diperbaiki? Mahmudin menginformasikan sekitar 600 kilometer (km). Itu berdasar keterangan draf raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.
”Perbaikan jalan sepanjang 600 km itu ditargetkan selesai dalam lima tahun ke depan,” ucapnya.
Dengan target itu, ketua Fraksi PKB DPRD Bantul ini mengungkapkan, pemkab harus memperbaiki jalan sepanjang 120 km saban tahun. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan harus ditambah.
”Pada tahun 2026 DPUPKP mengalokasikan anggaran Rp 180 miliar untuk perbaikan infrastruktur,” sebutnya.
Rencana program ini, Mahmudin menyadari, memiliki sejumlah konsekuensi. Yang paling kentara, berkurangnya alokasi anggaran untuk masing-masing organisasi perangkat daerah. Kendati begitu, Mahmudin menegaskan, perbaikan jalan dibutuhkan masyarakat.
”Kabupaten Bantul sudah lekat dengan stigma kondisi jalannya buruk,” katanya.
Target 600 km, Mahmudin menganggap sebenarnya masih kurang. Berdasar data DPUPKP, panjang jalan yang perlu diperbaiki sekitar 1.200 km. Hanya, berdasar kemampuan anggaran, pasangan bupati-wakil bupati menganggap target 600 km paling realistis.
”Sehingga, tidak semua jalan yang rusak akan diperbaiki,” ucapnya.
Menurutnya, ada skala prioritas. Di antara jalan yang akan diperbaiki adalah seluruh jalan utama di ring satu Kabupaten Bantul. Lalu, jalan-jalan yang berada di perbatasan. Terakhir, ruas jalan yang dinilai sebagai pembangkit ekonomi.
”Jalan-jalan strategis yang menjadi target,” katanya.
Ketika disinggung banyaknya jalan yang harus diperbaiki, politikus yang tinggal di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, ini berpendapat bupati-wakil bupati perlu berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Harapannya, pemerintah pusat menggelontorkan dana alokasi khusus (DAK).
”Tidak hanya soal DAK. Bupati-wakil bupati juga perlu komunikasi perihal nasib nasional di Kabupaten Bantul,” ungkapnya.
Ya, sejumlah ruas nasional di Kabupaten Bantul juga perlu perbaikan. Terutama, ruas jalan nasional yang terletak di perbatasan. Jalan Parangtritis, misalnya. Kondisi ruas jalan yang berada di Kota Jogja dan Kabupaten Bantul berbeda. Meski, sama-sama berstatus jalan nasional.
”Jalan Prambanan-Piyungan juga sama. Yang masuk Sleman bagus, tapi yang berada di wilayah Bantul jelek,” jelasnya. (*/zam)
Editor : Sevtia Eka Novarita