Fokus utama diarahkan pada perbaikan jalan, saluran irigasi, dan drainase. Perbaikan jalan dikhususkan berada di kawasan perbatasan kabupaten serta radius 3 kilometer dari pusat Kota Bantul.
Anggaran belanja modal untuk sektor ini diproyeksikan naik drastis. Dari yang sebelumnya hanya sekitar Rp 60 miliar, tahun depan akan melonjak tiga kali lipat menjadi Rp 180 miliar.
Rencana besar ini menjadi langkah serius Pemkab dalam menjawab kebutuhan infrastruktur yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
"Untuk jalan saja tahun depan hampir menyentuh angka Rp 142 miliar, itu belum termasuk anggaran irigasi dan drainase," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul, Jimmy Simbolon, Minggu (25/5).
Menurut Jimmy, fokus utama tahun depan diarahkan ke wilayah perbatasan antar-kabupaten.
Ini karena kondisi jalan di titik-titik tersebut masih banyak yang rusak dan belum tersentuh perbaikan. Menurutnya tak sedikit warga yang melontarkan keluhan karena kondisi jalan yang rusak.
"Kami ingin mengubah image Bantul. Perbatasan itu representasi wajah daerah," imbuhnya.
Selain itu, penanganan juga akan menyasar jalan-jalan di radius 3 kilometer dari pusat kota. DPUPKP melihat kawasan ini sebagai titik vital yang semestinya menjadi etalase pembangunan. Namun kenyataannya, banyak jalan di wilayah tersebut justru belum layak.
Jimmy juga tak menutup kemungkinan bahwa anggaran infrastruktur bisa ditingkatkan lebih besar, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal dan urgensi di lapangan.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan bahwa lonjakan anggaran pembangunan infrastruktur bukan sekadar ambisi, melainkan respons terhadap kebutuhan nyata.
"Kebijakan ini bukan semata keputusan sepihak, melainkan juga kehendak publik yang disuarakan masyarakat secara langsung," ujarnya.
Editor : Bahana.