Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Bupati Bantul Janjikan Kemudahan Izin Usaha! Pemkab Bantul Gelontorkan Anggaran Infrastruktur Rp 180 Miliar di Tahun 2026

Cintia Yuliani • Jumat, 23 Mei 2025 | 23:10 WIB

Rapat koordinasi pengendalian pembangunan daerah Kabupaten Bantul Triwulan I Tahun 2025
Rapat koordinasi pengendalian pembangunan daerah Kabupaten Bantul Triwulan I Tahun 2025
BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul bersiap melakukan lompatan besar dalam pembangunan infrastruktur pada tahun 2026 mendatang.

Anggaran belanja modal untuk sektor ini diproyeksikan melonjak drastis hingga mencapai Rp 180 miliar, naik hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp 60 miliar.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di rapat koordinasi pengendalian pembangunan daerah Kabupaten Bantul Triwulan I Tahun 2025, menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

“Kita ambil kebijakan ini dengan mempertimbangkan indikator inti pembangunan, pertumbuhan ekonomi Bantul saat ini sudah di atas lima persen, dan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita berada di bawah lima, ini menunjukkan efisiensi investasi yang tinggi,” jelanya.

ICOR yang rendah menandakan bahwa investasi di Bantul tergolong murah dan efektif.

Menurutnya, hal tersebut tak lepas dari upaya deregulasi serta penyederhanaan perizinan yang terus dilakukan Pemkab Bantul demi menarik minat investor.

“Kami permudah perizinan agar para investor mau menanamkan modalnya di Bantul, kalau investasi tumbuh, ekonomi juga ikut terdorong. Ujungnya, kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.

Lonjakan anggaran infrastruktur juga merupakan respons terhadap kebutuhan nyata di masyarakat, khususnya terkait kondisi jalan dan jembatan.

Ia mencontohkan pembangunan jembatan di daerah Jatimulyo, yang semula terisolasi oleh sungai dan hutan.

Setelah jembatan dibangun, akses warga membaik dan pertumbuhan ekonomi lokal langsung terasa.

“Sekarang pinggir jalan itu ada warung bakso, mie ayam, soto, dan pedagang lainnya, ini bukti bahwa investasi lokal bisa tumbuh karena pembangunan,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan semata keputusan sepihak, melainkan juga kehendak publik yang disuarakan masyarakat secara langsung.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus diterima demi kemajuan bersama,” tegasnya.

Tak hanya itu, Kabupaten Bantul juga tercatat sebagai salah satu dari sepuluh kabupaten dengan penyerapan anggaran terbaik di Indonesia.

Capaian ini memperkuat optimisme Pemkab Bantul dalam mengeksekusi program pembangunan ke depan.

“Inilah yang kita harapkan. Kebijakan tepat, eksekusi kuat, dan hasilnya kembali untuk rakyat,” imbuhnya. (cr2)

Editor : Bahana.
#kemudahan izin #investasi #Pemkab Bantul #Bupati Bantul Abdul Halim Muslih