Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Pemkab Bantul Gencarkan Digitalisasi Pembayaran Pajak, Inginkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik

Fahmi Fahriza • Kamis, 8 Mei 2025 | 16:10 WIB

 

SIMBOLIS: Pemkab Bantul me-launching pembayaran pajak daerah dengan virtual account Rabu (7/5).
SIMBOLIS: Pemkab Bantul me-launching pembayaran pajak daerah dengan virtual account Rabu (7/5).
 

BANTUL - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih berupaya untuk menggencarkan digitalisasi pembayaran pajak. Hal ini sebagai upata terciptanya transparansai dan akuntabilitas pelayanan publik.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul meresmikan inovasi bayar pajak dengan virtual account, dan launching E-Retribusi.

 Baca Juga: Imbas Dugaan Kebocoran Soal, Pengamat Pendidikan Minta Evaluasi Menyeluruh Efektivitas ASPD: 'Tak Lagi Relevan'

Percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah, akan terus digencarkan hingga tingkat kalurahan. "Kami akan perbanyak pembayaran non-tunai agar aktivitas ekonomi lebih transparan, efisien, dan akuntabel," ujarnya. 

Hal itu, akan meminimalisasi adanya kebocoran pajak dan retribusi daerah. "Kita dorong agar cashless transaksi bisa terus dikembangkan," ungkapnya.

 Baca Juga: Keluarga Kenang Korban Meninggal Kecelakaan Kalijambe, Mimpi Kakak Korban Meninggal hingga Ada Kicauan Burung Dekat Rumah

Hasil dari pembayaran pajak, lanjutnya, akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk dari segi pembangunan dan pemerataan layanan publik.

"Pajak daerah itu komponen penting dalam pendapatan asli daerah (PAD). Jadi sumber pembiayaan utama bagi daerah untuk menjalankan program," urainya.

 Baca Juga: Dampak Hujan dan Angin Kencang, Sebabkan 15 Kejadian Pohon Tumbang dan Genting Beterbangan di Sleman

Sementara itu, Plt Kepala BPKPAD Bantul Istirul Widilastuti mengungkapkan, membangun budaya sadar pajak di kalangan masyarakat terus dilakukan. Sebab berkaitan dengan implementasi dan perencanaan pembangunan daerah. "Dengan pajak yang lunas, pembangunan juga akan jelas," bebernya.

 

Istirul berharap, wajib pajak panutan bisa turut serta dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat umum. Khususnya dalam pembayaran pajak daerah. "Para wajib pajak panutan itu punya peran penting, termasuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi dan pembangunan daerah," sebutnya. (iza/eno)

 

Editor : Sevtia Eka Novarita
#pembayaran pajak #Transparansi dan Akuntabilitas #pendapatan asli daerah (PAD) #retribusi daerah #bayar pajak #inovasi #pembiayaan #pelayanan publik #digitalisasi #Bupati Bantul Abdul Halim Muslih