BANTUL - Berbagai isu strategis jadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul. Mulai dari pengentasan terhadap angka kemiskinan yang masih tinggi, ketimpangan pendapatan, dan belum optimalnya penanganan pengangguran. Kemudian berkurangnya lahan pertanian, hingga ketimpangan kualitas infrastruktur, dan pentingnya pengurangan risiko bencana.
Pemkab Bantul bersama seluruh stakeholder, meliputi Forkopimda, DPRD, OPD, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari desa dan kelurahan di Kabupaten Bantul. Menggagas hal tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan, bahwa periode 2025–2029 jadi tahapan awal yang sangat penting sebagai pondasi menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
"Tahapan ini jadi penguatan pondasi transformasi, yang akan menjadi dasar dalam melanjutkan pembangunan jangka panjang," katanya, Senin (5/5).
Secara konkret, Halim membeberkan bahwa visi Pemkab Bantul dalam RPJMD kali ini adalah, terwujudnya Kabupaten Bantul yang maju, kuat, demokratis dan sejahtera dalam bingkai keberagamaan dan budaya istimewa.
"Semoga ini bisa merumuskan arah kebijakan dan strategi yang membuka peluang baru, menjadikan Bantul lebih maju dan berdaya saing di tingkat nasional dan global," terangnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya membangun masyarakat Bantul yang tangguh, produktif, dan berdaya saing, serta fokus pada tujuan pembangunan.
Menurutnya, salah satu indikator keberhasilan visi pembangunan menitikberatkan pada terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel.
"Keberhasilan itu tercermin dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencapai predikat AA," sebutnya.
Saat ini, disebutnya, Pemkab Bantul tengah beralih menuju birokrasi yang lebih kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Oleh karena itu, setiap tahun pihaknya pun mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melahirkan inovasi-inovasi baru.
"Pemkab Bantul telah mengembangkan sistem Bantul Innovation Award (BINA) yang memberi ruang penghargaan bagi inovasi, baik perorangan atau kelembagaan," ulasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Agus Budirahardja menambahkan, bahwa penting bagi seluruh OPD untuk tetap melakukan perencanaan yang matang di tengah efisiensi anggaran yang saat ini terjadi.
"Semua OPD harus lakukan perencaaan yang matang dan efisiensi anggaran, namun hasil kerjanya harus tetap prima," pungkasnya. (iza)
Editor : Sevtia Eka Novarita