BANTUL - Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Yashinta Sekarwangi Mega mendorong pemaksimalan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Menurutnya, tantangan ekonomi global yang serba tidak pasti.
Ditambah adanya perang dagang dan berbagai konflik yang terjadi sekarang dapat menimbulkan terhadap penurunan penerimaan negara.
Senator Dapil DIY itu mengungkapkan, kondisi tersebut memilki efek domino.
Beban fiskal APBN bisa ikut berpengaruh karena ketidakpastian ekonomi global.
"Ketidakpastian ekonomi akibat perang dagang memperberat kinerja fiskal APBN," katanya, Kamis (24/4/2025).
Perempuan yang biasa disapa Yashinta ini menilai, optimalisasi PNBP terutama dari sektor sumber daya alam (SDA) dapat menjawab tantangan tersebut.
Menurutnya, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) turut disampaikannya terkait pentingnya optimalisasi PNBP sektor SDA.
PNBP SDA dapat berdampak karena memiliki kontribusi cukup signifikan terhadap postur APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.
"PNBP sektor SDA di tahun 2024 sebesar 235,6 triliun,” sambungnya.
Anggota DPD RI termuda dari Yogyakarta ini juga menegaskan, masih perlu meningkatkan kepatuhan pada sektor SDA.
Tujuannya tentu agar tidak ada PNBP SDA yang menyimpang dan merugikan keuangan negara.
Transparansi dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal dalam kegiatan pertambanga SDA jangan tebang pilih.
Transparansi tersebut berlaku wajib bagi siapa saja yang melakukan kegiatan eksploitasi SDA.
"Penegakan hukum bagi praktik ilegal perlu ditegakkan untuk menekan dan mencegah adanya kerugian keuangan negara," tegasnya.
Pasalnya, praktik ilegal rentan mengakibatkan kerusakan alam yang memiliki dampak jangka panjang terutama kepada generasi mendatang.
Penegakan hukum bagi praktik ilegal dilakukan untuk memaksimalkan potensi PNBP yang bisa diperoleh negara dari SDA.
Sehingga bisa menjaga kondisi fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Kemajuan teknologi perlu digunakan untuk memaksimalkan penghitungan fee kepada negara dalam pengelolaan sumber daya alam,” tandas Yashinta. (rul)
Editor : Meitika Candra Lantiva