BANTUL - Sebanyak 30 lulusan SMA sederajat tahun 2024 dan 2023 diberangkatkan ke Batam. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengentasan pengangguran di Bantul. Namun bagi anggota DPRD Bantul, langkah tersebut juga menandakan minimnya lapangan pekerjaan di Bumi Projotamansari.
Ketua Komisi D DPRD Bantul Pramu Diananto Indratriatmo menilai, penyaluran tenaga kerja ke luar daerah bukan semata-mata gaji yang lebih tinggi. Menurutnya, memang pada dasarnya di Bantul jumlah lapangan kerjanya sangat minim. "Kalau UMR tidak begitu pengaruh, kalau ada lapangan kerja di Bantul mereka lebih memilih kerja di Bantul karena biaya hidup murah," ungkapnya Rabu (12/2/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, minimnya lapangan kerja di Bantul karena industri berskala besar yang masih kurang. Selain itu, investor pabrik masih minim. Meskipun sudah disediakan kawasan industri di Piyungan dan Sedayu.
Diketahuinya, hanya ada lima perusahaan besar yang dapat menampung 2.000-3.500 pekerja. Namun memang, dia tidak menampik jika pengiriman tenaga kerja seperti ini merupakan solusi mengurangi pengangguran di Bantul.
Sementara Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul Rumiyati menyebut, 30 pekerja dikirim untuk PT yang bergerak di bidang elektronik itu. Posisi yang diisi operator produksi dan teknisi. "Kami mencarikan lowongan untuk calon tenaga kerja Bantul," katanya.
Di Batam, lanjutnya, sejumlah perusahaan didatangi untuk bekerja sama menyalurkan tenaga kerja. Sementara ini baru satu perusahaan dengan kuota 30 pekerja. Gaji yang ditawarkan di Batam mencapai sekitar Rp 4,9 juta.
Menurutnya, pekerja yang sampai ke Batam bukan karena lapangan kerja di Bantul sangat minim. Melainkan alasan pendapatan yang lebih tinggi sehingga membuat tenaga kerja Bantul tergiur.
"Tidak semua anak ingin kerja di Bantul banyak juga yang ingin kerja di luar Bantul," tuturnya. (rul/eno)