BANTUL - Anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul pada 2025 dipastikan turun.
Hal itu tertuang dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2025.
Jika pada tahun 2024 DPUPKP menerima Rp 179 miliar, tahun depan (2025) dipastikan menurun hingga Rp 32 miliar menjadi Rp 147 miliar.
Dampaknya, akan memangkas anggaran pembangunan infrastruktur di Bumi Projotamansari.
Saat disinggung mengenai hal tersebut, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mempertanyakan keberpihakan para wakil rakyat terhadap pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, penetapan RAPBD 2025 dilakukan ketika sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk masa kampanye.
"Kalau saya tidak cuti insya Allah (penurunan anggara DPUPKP 2025, Red) tidak terjadi," katanya, Rabu (11/12/2024).
Halim menilai, penurunan anggaran DPUPKP 2025 mengisyaratkan tidak ada keberpihakan terhadap pembangunan infrastruktur di Bantul tahun depan.
Padahal, diketahui, anggaran tersebut merupakan uang rakyat sehingga harus terasa kebermanfaatannya.
"Ini uang rakyat yang digunakan untuk membangun infrastruktur bukan untuk bancakan," tegas Halim.
Di tengah pekerjaan rumah (PR) pembangunan infrastruktur yang tidak sedikit malah mendapat pemotongan anggaran.
Saat dikonfirmasi akan terhambat atau tidak dengan adanya penurunan anggaran DPUPKP 2025 ini Politikus PKB itu kembali memasrahkan ke wakil rakyat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bantul Datin Wisnu Pranyoto menegaskan, penurunan anggaran DPUPKP 2025 bukan berarti tidak pro rakyat.
Menurutnya, ada sejumlah program prioritas yang didahulukan terkait pengolahan sampah.
Anggaran pengolahan sampah memang meningkat sekitar Rp 6 miliar untuk 2025.
Peningkatan tersebut peruntukannya pengoptimalan TPST Modalan dan Dingkikan agar lebih maksimal.
"Anggaran seperti itu cukup untuk semuanya karena pertimbangan kami dalam menaruh anggaran skala prioritas, sampah menjadi masalah utama di Bantul," ungkapnya.
Politikus Partai Gerindra itu menekankan, anggaran DPUPKP menurun karena ada prioritas terkait pengolahan sampah.
Persoalan sampah sangat vital sehingga harus dapat diselesaikan.
RAPBD 2025 sekarang ini masih dalam tahap evaluasi di tingkat provinsi.
Dia meyakini, dengan anggaran menurun Rp 32 miliar kegiatan di DPUPKP Bantul masih dapat berjalan semua apalagi yang prioritasnya.
"Anggaran itu belum bisa memenuhi semuanya tetapi masih ada 2026 untuk kami prioritaskan," ucap Datin. (rul)
Editor : Meitika Candra Lantiva