BANTUL - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bantul sudah disetujui DPRD yang sekarang sedang tahap evaluasi di tingkat provinsi.
Alokasi RAPBD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Padahal, pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan tidak sedikit.
"Anggarannya turun signifikan," ujar Ketua Komisi C DPRD Bantul Dwi Kristiantoro, Jumat (6/12/2024).
Meski begitu, harus tetap diupayakan dengan maksimal.
Utamanya berkaitan dengan pemeliharaan infrastruktur dan irigasi teknis untuk memudahkan kalangan petani di Bantul.
Sementara itu, Pelaksanan tugas Kepala DPUPKP Jimmy Arlan Manumpak Simbolon menambahkan, 2024 instansinya memperoleh Rp 179 miliar dari APBD.
Sedangkan dalam RAPBD 2025 nanti total anggarannya hanya Rp 147 miliar.
"Jadi turun sekitar Rp 32 miliar," ucapnya.
Menurutnya, penurunan ini terjadi karena ada penyesuaian dengan program pusat yakni makan bergizi gratis (MBG).
Bahkan, RAPBD Bantul 2025 yang masih evaluasi di provinsi ini bisa saja diturunkan lagi.
Sebab karena dari penetapannya masih mengalami defisit tujuh persen.
Padahal, ambang batas defisit yang bisa ditolerir hanya 4 persen sehingga harus dikurangin tiga persen.
"Semoga aja anggaran DPUPKP tidak kena dampaknya," sambungnya.
Jimmy menyebut, misalnya saja untuk anggaran jalan dari sebelumnya Rp 81 miliar sekarang hanya Rp 61,6 miliar.
Penurunannya yang hampir 20 miliar padahal PR perbaikan jalan di Bantul masih cukup banyak.
Dari total panjang ruas jalan 1200 kilometer baru mencapai 66 persen yang kondisinya sudah mantap.
Menurutnya, dengan kondisi yang seperti sekarang sehingga perbaikan akan dilakukan secara bertahap ke depannya.
"Di tengah penurunan angka anggaran kami coba tingkatkan pemeliharaan untuk tahun dapat agar layanan terhadap masyarakat tetap maksimal," tuturnya.
Lanjutnya, pemeliharaan jalan untuk 2025 meningkat sebesar Rp 1,5 miliar.
Selain itu, tetap berkomunikasi dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengupayakan dana alokasi khusus (DAK).
Jimmy menyebut, DPUPKP Bantul mendapat DAK Rp 13 miliar untuk pengembangan air minum dalam kaitannya Pamsimas. Selain itu, ada juga DAK Rp 5 miliar untuk irigasi pertanian.
"DAK untuk jalan tahun depan Bantul tidak dapat," ungkapnya.
Hal itu karena, DAK Kementerian PUPR untuk jalan diberikan untuk daerah yang presentase kemantapan jalannya di bawah 59 persen dari jumlah keseluruhan ruas jalan yang dimiliki.
Sedangkan, Bantul capaiannya kemantapan jalannya sudah menyentuh angka 64 persen. (rul)
Editor : Meitika Candra Lantiva