BANTUL - DPRD dan Pemkab Bantul berkomitmen mendukung menyukseskan program pemerintah pusat. Itu tercermin dengan alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan peningkatan kesejahteraan guru dalam APBD 2025.
”Nilai anggarannya cukup besar,” jelas Ketua DPRD Bantul H Hanung Raharjo ST di ruang kerjanya Senin (2/12/2024).
DPRD Bantul menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap APBD 2025 Kamis (21/11/2024) malam. Besaran APBD Kabupaten Bantul 2025 hampir sama dengan tahun 2024. Yakni Rp 2,4 triliun.
Dari jumlah itu, Hanung menegaskan, legislatif bersama eksekutif sepakat mengalokasikan anggaran, antara lain, untuk program MBG. Nilainya sekitar Rp 31 miliar.
”Rp 31 miliar ini merupakan sembilan persen dari total PAD (pendapatan asli daerah) Bantul,” ucapnya.
Ya, kemampuan fiskal Pemkab Bantul masuk kategori sedang. Jadi, anggaran yang dibebankan untuk MBG cukup sembilan persen. Politikus PDI Perjuangan ini menyebut total PAD Bumi Projotamansari sebenarnya sekitar Rp 560 miliar. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan seharusnya sekitar Rp 52 miliar. Hanya, alokasi anggaran ini berubah setelah pendapatan dari RSUD Panembahan Senopati dan puskesmas tidak dianggap sebagai salah satu item PAD. Lantaran rumah sakit merupakan badan layanan umum daerah.
”Karena PAD rumah sakit tidak bisa digunakan untuk membiayai program-program lain. Hanya rumah sakit sendiri yang bisa menggunakannya,” ungkapnya.
Berbeda dengan MBG, kata Hanung, alokasi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru dan aparatur sipil negara yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak terlalu besar. Nilainya hanya sekitar Rp 14,8 miliar.
”Sebelumnya belum pernah ada alokasi anggarannya,” ujarnya.
Pengalokasian anggaran ini, Hanung menekankan juga sebagai salah satu upaya menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat. Kendati begitu, ada klasifikasi guru yang bisa memperoleh tunjangan ini.
”Yang memperoleh adalah guru berstatus PPPK dan belum mendapatkan sertifikasi,” ungkapnya.
Menurutnya, anggaran Rp 14,8 miliar di antaranya juga dialokasikan untuk PPPK angkatan 2024. Lantaran mereka selama ini belum mendapatkan pemberian tunjangan tambahan.
Lalu, berapa besaran tunjangan yang akan diterima? Politikus yang menjabat ketua DPRD sejak periode 2014-2019 ini menyebut bervariasi. Mulai Rp 750 ribu hingga Rp 1,2 juta lebih per orang.
”Besarannya tergantung kelas jabatannya,” jelas Hanung menambahkan anggaran Rp 14,8 miliar tidak untuk PPPK di lingkungan BLUD.
Hanung menaruh harapan besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru dan pegawai. Guru, misalnya, merupakan tulang punggung dunia pendidikan. Peningkatan kesejahteraan guru diharapkan bisa menambah motivasi mereka untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
”Guru punya andil besar membentuk generasi penerus bangsa,” ucapnya.
Meski sebagian anggaran tersedot untuk mendukung program pemerintah pusat, Hanung memastikan agenda-agenda prioritas pemkab tetap berjalan on the track. Penanganan sampah, misalnya. Legislatif bersama eksekutif sepakat mengalokasikan anggaran Rp 70 miliar untuk dinas lingkungan hidup pada 2025. Angka ini naik Rp 6 miliar dibanding Tahun Anggaran 2024.
”Karena persoalan sampah masih belum selesai,” tegasnya.
Penambahan anggaran di DLH, Hanung merinci, antara lain, untuk mengoptimalkan beberapa tempat pembuangan sampah recycle, reuse, dan reduce (TPS3R). Seperti TPS3R Potorono, Srigading, dan Caturharjo. Juga, untuk mengoptimalkan fungsi beberapa tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Misalnya, TPST Modalan, Dingkikan, dan Intermediate Treatment Facility (ITF) Niten.
”Harapannya ketika TPS3R dan TPST bisa berfungsi maksimal, darurat sampah di Kabupaten Bantul bisa terselesaikan,” harapnya.
Setali tiga uang alokasi anggaran untuk bidang pendidikan. Hanung memastikan minimal tetap 20 persen dari APBD. Pun dengan bidang kesehatan. Masih di angka 10 persen.
”Program-program mandatori dan program-program prioritas pemkab aman semua,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, sekretaris DPC PDI Perjuangan ini juga menyinggung rendahnya nilai investasi yang masuk. Menurutnya, pemkab perlu merumuskan beberapa formulasi khusus untuk menarik minat para investor. Lantaran tingginya investasi, antara lain, bisa mengurangi angka pengangguran.
”Di sisi lain, pendapatan asli daerah, entah melalui pajak atau retribusi daerah nanti juga bisa naik,” tambahnya. (*/zam)
Editor : Sevtia Eka Novarita