RADAR JOGJA - Pembentukan alat kelengkapan (Alkap) DPRD Bantul terkendala. Hal ini karena bersamaan dengan proses Pilkada Bantul 2024, fokus masing-masing partai menjadi pecah.
Ketua DPRD Bantul Sementara Hanung Raharjo menyampaikan, pembentukan Alkap mengacu pada tata tertib (tatib) yang sudah disepakati bersama. Tahapan pertama, pembentukan Alkap ialah adanya pimpinan dewan definitif. Terdiri dari satu ketua DPRD dan tiga wakil ketuanya. “Adanya pilkada serentak menjadi fokus utama (partai, Red), sedangkan pimwan di nomor dua,” ujarnya Minggu (8/9/2024).
Dia pun menyebut, hal itu wajar dan bisa dimaklumi. Terpenting, pembentukan Alkap masih terus berproses. Pun rapat dengan para fraksi sudah dilakukan.
Sementara ini, lanjutnya, diberikan waktu hingga 13 September untuk mengirimkan nama-nama calon pimwan dari para partai pemenang. Hanya saja, kemungkinan besar pimwan definitif DPRD Bantul baru akan terealisasi pada Oktober mendatang.
Itu karena prosesnya yang cukup panjang melibatkan berbagai stakeholder terkait. Di antaranya seperti bupati, gubernur, dan DPP dari masing-masing partai politik (parpol). “Di gubernur kan itu 14 hari itu pun kalau lengkap. Kalau tidak lengkap mundur lagi. Di bupati tujuh hari, ya hampir pasti di Oktober,” beber Hanung.
Jika pimwan definitif sudah disetujui gubernur, baru akan menyusul pembentukan anggota komisi DPRD Bantul.
Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Bantul Datin Wisnu Pranyoto menuturkan, akan mengusulkan kepada fraksi lain agar pembentukan Alkap proporsional. Artinya, parpol yang memiliki perolehan kursi DPRD Bantul lebih banyak mendapat hak lebih. Daripada yang kursinya lebih sedikit.
Menurutnya, partainya belum menyusun pembagian yang ada di fraksi karena masih menunggu hasil pimwan definitif terlebih dahulu. Dikatakannya, Fraksi Gerindra Bantul akan mengawal program kerja dari pusat. “Salah satunya makan siang gratis,” tuturnya. (rul/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita