RADAR JOGJA - Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari dua pasangan bakal calon (balon) kepala daerah Bantul pada Pilkada 2024 telah dilaporkan Desember 2023. Mereka adalah Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta, Joko Purnomo-Rony Wijaya Indra Gunawan. Sedangkan Untoro Hariadi-Wahyudi Anggoro Hadi baru menyetorkan laporan kekayaan pada Rabu (4/9/2024).
Sesuai data dari laman KPK https://elhkpn.kpk.go.id/, kekayaan Rony Wijaya Indra Gunawan yang paling tinggi dibandingkan kandidat lainnya. Yakni mencapai Rp 25,4 miliar. Angka tersebut terdiri dari tanah dan bangunan sebesar sekitar Rp 12,3 miliar, alat transportasi dan mesin sekitar Rp 1,2 miliar. Kemudian harta bergerak lainnya sekitar Rp 1,5 miliar, kas dan setara kas sekitar Rp 4,5 miliar, harta lainnya sekitar Rp 13,7 miliar. Jika ditotal, keseluruhan kekayaan Rony Wijaya Indra Gunawan mencapai Rp 33,4 miliar. Namun dia masih memiliki utang sebesar Rp 8 miliar.
Sedangkan Joko Purnomo, kekayaannya hanya sekitar Rp 4,1 miliar. Didminasi tanah dan bangunan sekitar Rp 2,8 miliar, alat transportasi dan mesin sekitar Rp 451 juta, harta bergerak lainnya sekitar Rp 227 juta, kas dan setara kas sekitar Rp 571 juta. Namun dia tidak memiliki utang.
Sementara incumbent lainnya Abdul Halim Muslih memiliki kekayaan yang sedikit lebih rendah dibanding Joko Purnomo. Totalnya sekitar Rp 3 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari tanah dan bangunan sekitar Rp 1,4 miliar, alat transportasi dan mesin sekitar Rp 513 juta, harta bergerak lainnya sekitar Rp 143 juta, kas dan setara kas Rp 934 juta.
Sedangkan Aris Suharyanta hanya memiliki Rp 1,4 miliar. Tanah dan bangunan sekitar Rp 958 juta, alat transportasi dan mesin sekitar Rp 323 juta, harta bergerak lainnya Rp 131 juta, kas dan setara kas sekitar Rp 87 juta. Abdul Halim Muslih dan Aris Suharyanta pun disebutkan tidak memiliki utang.
Untuk Untoro Hariadi-Wahyudi Anggoro Hadi, sampai berita ini dibuat belum memiliki laporan elektronik di LHKPN KPK. Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Wahyudi Anggoro Hadi mengaku, dia dan Untoro Hariadi belum memiliki kewajiban untuk melaporkannya. Berbeda dengan dua pasangan lainnya yang merupakan penyelenggara negara.
“Halim-Aris pasangan Bupati-ASN sedangkan Joko-Rony latar belakangnya wabup dan anggota DPRD,” ungkapnya.
Meskipun dirinya menjabat sebagai lurah, Wahyudi mengaku, belum ada kewajiban melaporkan LHKPN. Sedangkan Untoro Hariadi yang berlatar belakang sebagai dosen, juga tidak ada kewajiban demikian.
Dikonfirmasi terpisah, Untoro menambahkan, dia sudah menerima bukti penerimaan pelaporan kekayaan dari LHKPN KPK. Dan laporan kekayaannya sudah disetorkan ke KPU Bantul beberapa hari lalu. “Dipersyaratkan calon pejabat publik supaya transparansi kelihatan,” ucapnya. (rul/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita