BANTUL - Penundaan tender oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bantul bekerja sama dengan PT Merak Jaya Beton menuai polemik di tengah pekerja.
Pada Rabu (21/8/2024) siang, ratusan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Paguyuban Pekerja Bantul (AP2B) menggelar aksi demo.
Mereka menggeruduk PT Merak Jaya Beton, yang berlokasi di Kepanewon Banguntapan.
Mereka juga menyampaikan aspirasi ke Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bantul.
"Indikasinya ada cawe-cawe PT Merak Jaya Beton dalam pengadaan barang dan jasa di Bantul," ujar Tim Hukum AP2B Musthafa di tengah aksi, Rabu (21/8/2024) siang.
Mereka menduga ULP Bantul menunda tender hingga mendatangkan keuntungan bagi PT Merak Jaya Beton.
Menurutnya, ada dugaan juga menguasai proyek tender di Bantul.
"Itu sangat bertentangan dan mencederai nilai-nilai budaya, moril dan kearifal lokal yang ada di Bantul," ujarnya.
Dia meilai, seharusnya Pemkab Bantul dapat memaksimalkan potensi putra daerah langsung.
Keberadaan PT Merak Jaya Beton dinilainya menyerobot aspek yang harusnya dimiliki pekerja Bantul.
Menurut Musthafa penundaan tender ini dapat berdampak ketergesaan dalam pelaksanaan proyek.
Kondisi itu menimbulkan pekerja rentan mengalami kecelakaan kerja.
"Dampak yang paling dirasakan melawan kearifan lokal harusnya Pemda memaksimalkan putra-putra daerah atau pekerja dan pengusaha warga Bantul," imbuhnya.
Dia berharap dari BPKP atau BPK dapat melakukan audit terhadap ULP Bantul dan PT Merak Jaya Beton.
Dalam tuntutannya, AP2B menolak operasional PT Merak Jaya Beton. Massa aksi juga menuntut agar tidak menjadi antek PT Merak Jaya Beton.
Bermodalkan pengeras suara massa aksi berusaha menyampaikan aspirasinya di muka umum. Para pekerja ada yang menunggangi mobil pikap dan bak terbuka.
Ada juga para pekerja yang mengendarai motor dan berboncengan.
Demonstran mencirikan dirinya dengan mengenakan bendera kecil yang diikat.
Lokasi pertama yang didatangi Kantor PT Merak Jaya Beton dan berlanjut ke Kantor ULP Bantul.
Aksi berlangsung damai tanpa adanya adu mulut bahkan kontak fisik.
Musthafa menegaskan, akan melakukan upaya pelaporan ke penegak hukum.
Namun, itu nanti ketika sudah ada audit dari BPKP ataupun BPK.
"Kami akan bersurat dahulu terkait penundaan jadwal ke KPPU," tandasnya.
Sementara itu, awak media sudah berusaha mengkonfirmasi kepada pihak PT Merak Jaya Beton yang ada di kantornya.
Namun, tidak seorang pun yang berkenan memberikan pernyataan mengenai demo yang dilakukan AP2B.
Keengganan itu karena akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan perusahaan.
Dikonfirmasi terpisah Pelaksana tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bantul Pambudi Arifin Rakhman juga enggan menanggapi lebih jauh.
Menurutnya, instansinya tidak berkenan untuk menanggapi demo.
"Kami hanya diminta mendengarkan aspirasi," ungkapnya.
Dikonfirmasi lebih lanjut, dia mengaku belum bisa berstatement lebih jauh karena belum menerima secara utuh. (rul)
Editor : Meitika Candra Lantiva