RADAR JOGJA - Sejumlah pemerintah daerah (pemda) melarang adanya study tour atau outing class yang dilakukan sekolah. Larangan itu menyusul adanya kecelakaan yang dialami rombongan study tour.
Terbaru adalah kasus kecelakaan yang menimpa SMK Lingga Kencana, Depok di Subang, Jawa Barat yang menewaskan 10 siswa.
Sejumlah pemda sangat reaksioner atas kejadian tersebut.
Seperti misalnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang sudah resmi melarang pelaksanaan study tour sekolah. Bahkan, diancam ada sanksi jika tetap melanggar.
Kondisi tersebut sangat dikeluhkan oleh insan pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul. Misalnya saja PHRI Bantul yang merasa tentunya akan berdampak dengan adanya larangan tersebut. Padahal, yang menjadi masalah bukan study tournya tetapi kondisi kelayakan busnya.
"Dampaknya pasti akan ada penurunan, kalau memang diberlakukan di beberapa daerah pasti tingkat kunjungan ke Bantul akan turun drastis," Ketua PHRI Bantul Yohanes Hendra, kemarin (16/5).
Menurutnya, itu lantaran mayoritas kalangan wisatawan ke Bantul juga banyak dari para pelajar. Dia menitikberatkan pada aturan larangan tersebut yang dianggapnya konyol karena tidak substantif.
Namun, saat ini belum dapat diperkirakan penurunannya karena masih terus didata. Selain itu, kondisinya sekarang memang belum ada yang membatalkan dari yang sudah mem-booking hotel. Dia berharap memang tidak ada yang membatalkan.
Hendra tidak menampik, tentunya larangan itu akan berdampak pada okupansi hotel du Bantul. "Sampai benar-benar terjadi dilarang menurun 30 persen lah," imbuhnya.
Owner PT Gelis Gedhe Maju Mandiri atau Gege Transport Hantoro mengatakan, larangan itu malah menimbulkan masalah baru. Harusnya diarahkan untuk dapat memberikan edukasi untuk memilih kendaraan atau biro perjalanan yang bagus dan baik. Menurutnya, larangan tersebut kurang pas diterapkan."Kalau tidak disuruh piknik tuh orang hidup bakal stres semua karena tidak tau liburan," ungkapnya.
Padahal, hampir semua daerah sekarang menggenjot PAD dari pariwisata untuk dapat ditingkatkan. Dia menilai, statement atau adanya larangan tersebut sangat prematur dilontarkan.
Adyatama Kepariwisataan Dinas Pariwisata Bantul Markus Purnomo Adi mengaku pasrah atas adanya larangan tersebut. Itu karena memang sudah pasti benar-benar terdampak ketika larangan tersebut memang benar-benar diterapkan secara menyeluruh. Penyebabnya karena 70 persen kunjungan wisata di Bantul dari kalangan pelajar.
Menurutnya, kalau pun harus ada larangan sebaiknya ada aturan yang lebih rinci. Itu diharapkan agar implementasinya dapat sesuai dengan harapan. Meski memang sekarang belum berdampak sepenuhnya.
Itu lantaran harus dilakukan akumulasi penghitungan terlebih dahulu hingga akhir bulan. Oleh karena itu, dampak penurunannya sekarang masih belum dapat terhitung. "Kalau dipersentase anak sekolah yang berkunjung itu bisa mencapai 60 persen hingga 70 persen," bebernya. (rul/din).