BANTUL – Puluhan warga Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Bantul, menggeruduk Kantor Kalurahan Sidomulyo pada Selasa (19/3).
Mereka berunjuk rasa menuntut transparansi penggunaan anggaran kalurahan. Serta memprotes sejumlah kebijakan lurah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
Warga mulai datang di kantor kalurahan sekitar pukul 13.00. Mereka datang menggunakan mobil bak terbuka dan motor.
Kemudian mereka langsung membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan dan keresahan mereka kepada lurah.
Tak ketinggalan, mereka memanggil lurah dengan teriakan agar mau menemui mereka.
Lurah Sidomulyo yang keluar dari ruangannya langsung menemui massa. Kedua belah pihak melanjutkan audiensi di pendopo kalurahan.
Audiensi yang berlangsung sekitar 45 menit itu sempat diwarnai ketegangan. Warga beberapa kali tak puas dengan jawaban yang keluar dari mulut lurah.
Gebrakan meja dan teriakan atau caci maki pun tak terelakkan.
Koordinator aksi Ervin Tri Susanto menyampaikan, pihaknya terpaksa menggelar aksi untuk mempertanyakan keputusan dari Pemerintah Kalurahan Sidomulyo yang membeli mobil.
Di mana, sumber anggaran untuk pembelian mobil dinilai tidak transparan.
Kemudian, warga menilai bahwa selama ini penggunaan anggaran kalurahan pada 2023 juga dinilai belum transparan.
Hal ini dibuktikan dengan belum meratanya pembangunan di Kalurahan Sidomulyo.
“Kami minta transparansi anggaran karena banyak yang kurang terbuka ke masyarakat, termasuk pengadaan mobil. Sedangkan anggaran kemarin fokus di Covid. Setelah Covid selesai, (anggaran) tidak untuk pembangunan tapi malah untuk beli mobil,” ujarnya usai aksi unjuk rasa, Selasa (19/3).
Ia menilai, pengadaan mobil kalurahan itu tidak tepat guna.
Menurutnya, lebih baik anggarannya dialihkan ke sektor pembangunan.
Sebab, masih banyak ruas jalan yang belum baik di Sidomulyo.
“Padahal mobil itu nggak ada fungsinya. Kalau itu untuk ambulans kami memaklumi, tapi kalau untuk gaya-gayaan saya rasa kurang pas,” lontarnya.
Selain itu, warga juga menuntut lurah untuk memberikan klarifikasi terkait salah satu pegawai kalurahan yang dirumahkan.
Keputusan itu sebelumnya diambil tanpa adanya pemberitahuan lebih dulu.
Menurut Ervin, keputusan merumahkan salah satu pegawai tersebut salah karena tidak ada surat.
Di mana, seharusnya instansi pemerintahan menerbitkan surat pemberitahuan terkait keputusan tersebut.
Sementara yang terjadi, pegawai tersebut justru diberi pilihan untuk mengundurkan diri atau tidak diperpanjang kontraknya.
Hal itu pun membuat warga penasaran terkait kondisi yang sebenarnya terjadi di pemerintah Kalurahan Sidomulyo.
“Sementara dia (pegawai kalurahan) nggak ada kesalahan apapun saat bekerja. Jadi, kami gelar aksi untuk menjawab apa yang menjadi keresahan kami. Kami ingin semua transparan, etika dan moralnya juga ada," ucap Ervin.
Baca Juga: 5 Buah Ini Mampu Menghilangkan Jerawat Tanpa Harus Menggunakan Skincare, Kulit Bisa Mulus
Lurah Sidomulyo Susanta menyatakan, pihaknya berjanji akan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemerintahan.
Selain itu, ia juga meminta maaf apabila keputusan yang disampaikan untuk merumahkan salah satu pegawai dianggap tidak tepat.
"Tapi insyaallah niatan saya sebenarnya tidak seperti itu. Saya mengakui ketidaksempurnaan itu ada pada saya, tapi nawaitu saya mengabdi untuk Sidomulyo,” katanya.
Terkait dengan pembelian mobil, Susanta menegaskan bahwa mobil tersebut bukan mobil operasional lurah. Melainkan mobil siaga kesehatan.
Hal itu sudah sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah kalurahan dan Bamuskal Sidomulyo. Pembelian mobil sudah dianggarkan pada 2022 dan baru bisa direalisasi pada 2023.
“Insyaallah saya bukan yang mengusulkan untuk beli mobil. Mobil itu untuk siaga kesehatan, jadi bukan operasional lurah. Anggaran menggunakan dana desa lewat Kamituwo,” tandasnya. (tyo)
Editor : Amin Surachmad