JOGJA - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) merespons gelombang petisi civitas academica.
Presiden BEM KM UMY Siti Mauliani berpendapat pernyataan sikap UMY berangkat dari keresahan melihat dari bagaimana proses berjalannya demokrasi yang kemudian sudah tidak sesuai dengan koridor yang ada.
Baca Juga: Musim Hujan, Begini Tips- Tips Menghilangkan Rasa Kantuk dan Lelah Saat Bekerja !
"Dan keresahan tersebut serta pernyataan sikap tersebut harusnya menjadi seruan moral yang diperhatikan dan dilihat langsung oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara hari ini," kata Siti Mauliani Rabu (7/2/2024).
Namun sayangnya, jika melihat ke belakang banyak persoalan terkait demokrasi konstitusi yang kemudian terjadi.
Baca Juga: Perjalanan Rayakan Tahun Baru Implek, Tiongkok Diterjang Badai Salju !
DPR tidak berjalan sebagai fungsi perannya sebagai pengawas pemerintah, KPK yang kemudian dilemahkan, serta Mahkamah Konstitusi yang tidak lagi independen dan memutuskan sesuatu sesuai kepentingan kelompok tertentu.
"Hal ini menjadi wajah dari proses demokrasi yang berjalan dalam kontestasi pemilu ini," ujarnya.
Baca Juga: Dituding Tidak Ramah Disabilitas, Ini Klarifikasi Dari Pengadilan Negeri Sleman
Adanya pelanggaran etika, penjatuhan marwah dan berbagai macam lainnya UMY mendorong mahasiswa untuk mengambil peran dalam mengawal pemilu.
"Dan saya juga sangat mengaminkan hal tersebut. Biasanya mahasiswa hari ini bukan hanya sebagai orang yang memiliki hak untuk memilih," jelasnya.
Baca Juga: Negara-Negara Ini Tawarkan Keindahan Tiada Tara Bak Syurga Tersembunyi Cocok Untuk Wisata Berburu Ketenangan. Di Mana Saja ?
Tapi memiliki peran lebih dalam kontestasi pemilu setelahnya. Mahasiswa itu memiliki beberapa peran sebagai moral force, guardian of value, serta social control.
"Tentunya mahasiswa sebagai social control dengan pengawalan Pemilu yang mereka lakukan adalah bentuk pengawalan atau bentuk mengontrol dari bagaimana Pemilu ini berjalan sesuai dengan asas asas yang ada, yaitu asas luber jurdil," ucapnya.
Baca Juga: Meski Lahan Sudah Disiapkan, Belum Ada Jadwal Pasti Pemindahan Situs Mbah Celeng Yang Terdampak Tol Jogja-Solo di Sleman
Kontrol tersebut yang dapat dilakukan oleh mahasiswa hari ini. Sebagai penguat moral tentunya masih kita sadari bersama dan kita sepakati bersama sebagai kaum intelektual yang setidaknya kita aminkan memiliki pemikiran satu langkah lebih depan daripada kelompok lain.
"Oleh karena itu mahasiswa harus mampu menjadi peran penyadaran masyarakat terkait bagaimana moral hari ini yang berjalan," tegasnya.
Baca Juga: Ayah 70 Tahun Dipenjarakan Oleh Anaknya Sendiri di Kota Tegal Gara-Gara Kotoran Kucing
Dan mahasiswa juga sebagai gorden value sebagai penjaga nilai.
Tentunya dalam proses pemilu dalam proses demokrasi banyak banget nilai nilai yang harus dijaga.
Nilai tanggung jawab keadilan, kenetralan dan berbagai macam nilai lainnya yang juga termasuk dalam asas luber jurdil tersebut.
Baca Juga: Mantan Presiden Chile, Sebastian Pinera, Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Helikopter di Danau Ranco
"Sehingga mahasiswa harus mampu mengawal proses demokrasi dalam kontestasi pemilu ini dengan melihat dengan mengontrol apakah Pemilu ini berjalan sesuai dengan asas asas fundamental yang ada, yaitu asas luber jurdil," jelasnya.
Sehingga asas luber jurdil ini tidak hanya menjadi asas yang terbelakang. Yang katanya menjadi asas yang di junjung tinggi, tetapi dalam prakteknya ternyata banyak banget pelanggaran terhadap asas luber jurdil.
Baca Juga: Kisah Pedagang yang Ikhlas Melayani Nenek yang Membayar dengan Uang Mainan, Netizen: Semoga Rezekinya Lancar
"Mahasiswa harus mengawal proses tersebut dan harus mampu menjaga nilai terkait bagaimana praktek pelaksanaan kontestasi pemilu ini harus sesuai dengan asas yang ada," tegasnya.
Maka dari itu pihaknya berharap mahasiswa hari ini harus sadar agar mampu menyadarkan masyarakat luas. Bahwa peran kita hari ini dalam mengawal pemilu berjalan dengan koridor hukum yang ada dengan menjujung asas luber jurdil," tegasnya. (gun)