BANTUL – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul menargetkan penurunan tingkat kemiskinan mencapai 12,5 persen pada 2024.
Target itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bantul 2021-2026. Atau 10,99 hingga 11,5 persen sesuai proyeksi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Jumlah tersebut lebih rendah daripada capaian tingkat kemiskinan di Bantul pada tahun 2203. Yakni, 11,96 persen atau 128.510 jiwa.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Bantul Priyanto mengatakan, guna mencapai target tersebut, Bappeda Bantul fokus menangani kemiskinan ekstrem yang masih ada di beberapa kapanewon.
Menurutnya, masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang menjadi permasalahan tidak hanya di tingkat daerah saja.
“Tapi, juga menjadi salah satu permasalahan tingkat nasional,” katanya, Jumat (12/1).
Priyanto menyebut, penanggulangan kemiskinan menjadi tanggungjawab bersama dan diperlukan penanganan multisektor.
Ia mengatakan, Pemkab Bantul sendiri telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Sejumlah program pun telah digelontorkan dari pemerintah pusat dan beberapa lainnya dari Pemkab Bantul.
Pada tahun 2024 ini, Kementerian Sosial telah mengalokasikan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 53.873 kartu keluarga (KK), bantuan pangan non tunai (BPNT), Program Jaminan Kesehatan atau PBI JKN.
Kemudian, Pemkab Bantul pun mengalokasikan Program Jaminan Kesehatan (PBI JKN) yang berasal dari APBD Bantul tahun 2204. Menyasar 48.440 jiwa dengan anggaran sekitar Rp 24,7 miliar.
“Lalu ada juga Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan anggaran Rp 1,3 miliar, program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menyasar 137 KK dengan anggaran Rp 3,3 miliar,” beber Priyanto.
Kemudian juga ada pelatihan keterampilan Balai Latihan Kerja (BLK) sekitar 20 paket dengan anggaran mencapai Rp 1,4 miliar.
Lalu, program padat karya yang menyasar 88 lokasi dengan anggaran sekitar Rp 17,6 miliar dan program Boga Sehat yang menyasar 1.112 jiwa dengan anggaran Rp 8,4 miliar.
Selain itu, ada pula program bagi penduduk usia produktif. Yaitu pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.
Penempatan tenaga kerja sendiri dengan tiga skema. Yaitu, antar kerja lokal (AKL), antar kerja antar daerah (AKAD), dan antar kerja antar negara (AKAN). Kemudian program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM).
“Untuk menajamkan implementasi program penanggulangan kemiskinan tahun 2024 akan dibahas secara komprehensif dalam koordinasi rencana aksi tahun (RAT) oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten antara akhir Januari sampai awal Februari,” ujar Priyanto.
Kepala Dinas Sosial Bantul Gunawan Budi Santoso mengatakan, Pemkab Bantul fokus untuk memberikan layanan kepada lansia yang merupakan warga miskin ekstrem.
Beberapa program yang dilakukan antara lain melalui jaminan kesehatan, dan pemberian makanan bergizi dalam program Boga Sehat.
Menurutnya, program jaminan kesehatan ini tidak bisa ditawar. Karena, lansia selalu berhubungan dengan pelayanan kesehatan.
“Harapan kami dengan jaminan kesehatan ini, layanan kesehatan bagi warga lansia dapat diakses secara gratis,” ujarnya. (tyo)
Editor : Amin Surachmad