RADAR JOGJA – Sebanyak 29 kalurahan di Kabupaten Bantul rawan terjadi bencana banjir dan longsor. Seluruhnya tersebar di 13 kapanewon.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bantul Antoni Hutagaol merinci, wilayah yang memiliki kerawanan ada di Kapanewon Banguntapan. Meliputi Kalurahan Banguntapan, Baturetno, dan Wirokerten. Sedangkan di Kapanewon Imogiri berada di Selopamioro, Wukirsari, Sriharjo, Girirejo, Imogiri, dan Karangtengah.
Kapanewon Jetis meliputi Kalurahan Patalan dan Canden. Serta Kalurahan Bangunharjo, Sewon. Untuk Kapanewon Pleret, ada di Wonolelo, Pleret, Segoroyoso, dan Wonokromo. Sedangkan di Piyungan, wilayah rawan longsor dan banjir ada di Srimulyo, Sitimulyo, dan Srimartani. Begitu pula di Kalurahan Trirenggo, Bantul. Sementara di Kasihan berada di Bangunjiwo, Tamantirto, dan Tirtonirmolo. “Serta Guwosari, Pajangan; Srihardono, Pundong; Gilangharjo, Pandak; Muntuk, Dlingo; dan Argodadi, Sedayu,” rincinya kemarin (28/11).
Kepala Pelaksana BPBD Bantul Agus Yuli Herwanto mengaku, akan segera mengaktifkan pos banjir longsor (bansor) dan angina kencang di 29 kalurahan tersebut. Sarana prasarana yang telah disiapkan seperti genset, perahu karet, dan pelampung.
Menurutnya, bencana hidrometeorologi sering tidak bisa diprediksi. Maka pihaknya mengimbau agar masyarakat memperhatikan tanda-tanda bencana. “Misalnya memangkas pohon-pohon yang sudah rimbun agar tidak tumbang saat angin kencang,” ucapnya.
Kemudian memperhatikan wilayah yang rawan longsor. Seperti tebing curam dengan kemiringan lebih dari 45 derajat. Lalu hutan gundul dan tebing yang tidak memiliki drainase juga merupakan area rawan longsor.
Mengantisipasi bencana hidrometeorologi, Pemkab Bantul telah menyiapkan 600 personel. Terdiri dari anggota BPBD, Basarnas, Polri, TNI, Tagana, dan PMI. "Frekuensi dan jumlah kejadian banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan gelombang tinggi diperkirakan akan meningkat selama periode tersebut," kata Sekretaris Daerah Bantul Agus Budiraharja saat apel siaga bencana.
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops), Kabupaten Bantul sendiri pernah mengalami bencana hidrometeorologi yang cukup parah. Yakni pada 2017 dan 2019 akibat siklon tropis Cempaka dan Savannah.
Hal itu mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem melanda sebagian besar wilayah Bantul. Dampak dari bencana tersebut sangat dirasakan. Sehingga Pemkab Bantul menetapkan status tanggap darurat sebagai respons saat itu. "Dari situ, diperlukan langkah-langkah penanggulangan bencana hidrometeorologi yang melibatkan koordinasi antara pemda, masyarakat, akademis, media massa, dan dunia usaha secara komprehensif," ujarnya.
Fokus utama Pemkab Bantul sendiri adalah pencegahan dini melalui pemahaman risiko bencana dan peningkatan kepekaan masyarakat terhadap bahaya. Serta sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mengenali lingkungan dan potensi bencana. “Kesiapsiagaan juga harus ditingkatkan, khususnya ketika potensi bencana sudah semakin dekat,” imbaunya. (tyo/eno)
Editor : Satria Pradika