RADAR JOGJA - Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul tahun ini mengevaluasi nilai jual objek pajak (NJOP). Itu lantaran NJOP di Kabupaten Bantul tidak mengalami perubahan dalam tiga tahun terakhir. Harga tanah di pasaran juga sudah melambung tinggi.
KEPALA Bidang Pelayanan dan Penetapaan BPKPAD Bantul Anggit Nur Hidayat mengatakan, evaluasi NJOP menyasar ke seluruh wilayah. Itu berarti NJOP seluruh tanah di Bumi Projotamansari berpotensi mengalami perubahan.
”Iya. Hampir merata seluruh wilayah,” tegas Anggit saat ditemui di kantornya pekan lalu.
Selama tiga tahun terakhir, Anggit mencermati banyak perubahan terjadi di lapangan. Harga tanah di beberapa wilayah melonjak tinggi. Berbanding terbalik dengan NJOP-nya. Sebagian lagi NJOP-nya memang sangat rendah. ”Sehingga ini butuh penyesuaian,” ucapnya.
Kendati begitu, Anggit menekankan, BPKPAD juga mempertimbangkan aspek lain dalam penentuan NJOP baru. BPKPAD tidak ingin kenaikan NJOP baru justru membebani masyarakat. Lantaran kenaikan NJOP berpotensi mengerek nilai PBB P2 yang harus dibayar.
”Evaluasi kami memang sangat mendalam,” ujarnya.
Bidangnya, kata Anggit, memang bertugas melakukan evaluasi NJOP. Namun, hasil evaluasi ini akan diserahkan kepada seluruh pimpinan BPKPAD. Itu untuk menentukan apakah hasil evaluasi ini akan diterapkan mulai tahun depan atau tidak. ”Mungkin nanti akan ada beberapa pilihan,” katanya.
Menurutnya, kenaikan NJOP tahun depan sebenarnya juga tidak berpotensi mengerak nilai PBB P2. Itu seiring dengan berlakunya regulasi baru. Yakni, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Nah, Pemkab Bantul telah menindaklanjuti amanat regulasi itu dengan menyusun raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Regulasi yang dibahas pemkab bersama DPRD Bantul ini telah mendapatkan nomor registrasi dari pemprov. Sehingga bisa diberlakukan mulai tahun 2024.
Berdasar regulasi itu, ada perbedaan dalam metode penghitungan nilai PBB P2. Versi lama, NJOP dikalikan tarif. Sementara menurut regulasi terbaru, NJOP dikalikan persentase tertentu dikalikan tarif. Nah, persentase tertentu ini bisa membuat nilai PBB P2 tetap sama.
”Berdasar aturan baru ini nilai PBB P2 tetap sama, meski NJOP-nya naik,” ungkapnya.
Persiapan Cetak Massal SPPT
Selain evaluasi NJOP, BPKPAD juga sedang mempersiapkan beberapa hal. Antara lain, penyesuaian aplikasi PBB P2. Itu lantaran ada perubahan dalam penentuan dasar nilai PBB P2.
”Karena Januari 2024 harus berjalan,” jelas Kabid Penagihan, Pengembangan, dan Pemeriksaan BPKPAD Bantul Darmawan Purwana.
Kendati begitu, Wawan, sapaan akrab Darmawan Purwana memastikan, proses cetak masal SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) PBB P2 tetap sesuai target. BPKPAD akan memulai proses pencetakan pada awal tahun. Agar pendistribusian seluruh SPPT PBB P2 maksimal bisa selesai pada minggu ketiga Januari.
”Yang tahun ini semua selesai pada minggu ketiga Januari,” ucapnya.
Dalam proses pencetakan SPPT PBB P2, kata Wawan, BPKPAD mencetak sendiri. BPKPAD hanya membutuhkan kertas form. Saat ini BPKPAD telah memesannya.
”Sehari bisa mencetak untuk satu kapanewon. Begitu selesai cetak langsung didistribusikan,” jelasnya.
Berapa jumlah SPPT yang akan dicetak? Wawan mengaku belum mengetahui persisnya. Lantaran BPKPAD masih melakukan penyusunan DHKP (daftar himpunan ketetapan dan pembayaran). DHKP menjadi dasar proses pencetakan SPPT PBB P2.
Kendati begitu, Wawan memperkirakan jumlah SPPT PBB P2 2024 berpotensi bertambah. Pada 2023 BPKPAD mencetak 657.932 lembar SPPT. Penambahan ini, antara lain, karena proses mutasi. Misalnya pecah waris.
”Asalnya satu SPPT. Kemudian diwariskan ke beberapa anaknya. Praktis ini akan bertambah,” ungkapnya.
Di sisi lain, BPKPAD juga melakukan pendataan ulang. Hasilnya, sebagian tidak ada objek tanahnya. Sebagian lagi satu objek tanah memiliki dua NOP. ”Sehingga ini harus kami hapus,” tegasnya. (zam)
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja