BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul masih mengkaji pembangunan pelabuhan pendaratan kapal ikan di kawasan Laguna View Depok. Hal ini karena di wilayah Padukuhan Depok, Parangtritis juga terdapat Jembatan Kretek 2 yang melintasi aliran air muara Sungai Opak.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memaparkan, rencana pembangunan pelabuhan pendaratan kapal berkapasitas maksimal 300 gross tonnage (GT) akan dilakukan di wilayah tersebut.
Menurutnya, wilayah tersebut cukup luas, sekitar 300 meter. ”Tetapi, kapal untuk keluar dari situ menuju laut harus melewati pintu kecil atau sowangan. Di mana di sana terjadi pendangkalan,” katanya, Jumat (10/11).
Untuk memperlancar pengoptimalan keluar masuk kapal dengan kapasitas maksimal 300
GT, dibutuhkan pengerukan pasir. Setiap pasirnya harus dikeruk agar kapal atau perahu nelayan maksimal berkapasitas 300 GT bisa keluar melaut.
”Tapi itu layak atau tidak dengan potensi keuntungan yang akan kami raih,” tambahnya.
Maka dari itu, hal tersebut masih terus dilakukan pengkajian. Apalagi, pembangunan pelabuhan itu dilakukan untuk mengoptimalkan hasil tangkapan ikan para nelayan di DIY.
Halim mengatakan, potensi laut di Kabupaten Bantul atau di perairan Samudra Hindia Selatan DIY sangat tinggi. Sebab di sana terdapat beragam jenis ikan yang melimpah. Seperti ikan tuna, barakuda, kuwe, hingga layur.
”Itu belum kami ambil karena para nelayan sulit untuk menjangkau ikan-ikan tersebut,” jelasnya.
Sehingga pihaknya memerlukan sarana prasarana berupa pelabuhan pendaratan ikan. Walaupun untuk mewujudkan itu masih dilakukan kajian tentang kelayakan teknisnya. Sebab, masih terjadi sedimentasi terus menerus.
Pejabat kelahiran Rembang ini menjelaskan, masterplan yang disusun sudah jadi. Namun, belum dipresentasikan ke gubernur.
Pihaknya tengah meminta waktu ke gubernur untuk mempresentasikan. Sebab, biaya yang dikeluarkan cukup besar. Lebih dari Rp 1 triliun.
Biaya tersebut tidak hanya untuk membangun tambatan kapal saja. Namun, juga untuk penataan kawasan tersebut.
”Termasuk di sana harus ada tempat pelelangan ikan, ada industri pengalengan ikan, dan taman kuliner ikan,” ujarnya.
Pemkab Bantul sendiri belum berani merencanakan waktu pembangunannya. Sebab, kesepakatan terhadap masterplan tersebut harus dituntaskan terlebih dulu. Karena nantinya pembangunan akan dibiayai oleh pemerintah pusat, DIY, dan Bantul.
Yang jelas, pembangunan pelabuhan tersebut dilakukan secara bertahap. ”Yang akan didahulukan dermaganya dulu, baru kawasan yang lain. Belum nanti ada pengadaan kapal-kapal dan diklat-diklat laut,” ucap Halim.
Hal itu dilakukan mengingat Bantul memiliki wilayah laut, namun belum memiliki budaya maritim. Berbeda dengan kawasan pantai utara Jawa yang memiliki budaya maritim dan telah terbangun sejak ratusan tahun lalu. Sehingga masyarakatnya bisa hidup dari eksplorasi laut.
”Kami ini baru membangun sarana prasarana sekaligus membangun budayanya,” tandas politisi PKB ini. (tyo)
Editor : Amin Surachmad