BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul berupaya memanfaatkan dana dalam Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) untuk masing-masing pedukuhan.
Di mana setiap padukuhan menerima Rp 50 juta untuk berbagai program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat di padukuhan tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Bantul, Sri Nuryanti mengatakan, dana tersebut diperuntukkan ke dalam tiga ruang lingkup. Yakni, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup.
"Dua puluh lima persen untuk pendidikan, 44 persen untuk kesehatan, dan 31 persen untuk lingkungan hidup," katanya usai kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPBMP Tahun 2023 di Pendopo Pemda 2 Manding, Kamis (9/11).
Ia menyebut, PPBMP sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebab setiap padukuhan langsung merencanakan dan melaksanakan program tersebut. “Sehingga ini diperuntukkan untuk kegiatan yang non fisik," imbuhnya.
Menurutnya, dari hasil monitoring dan evaluasi (monev), anggaran padukuhan tersebut dapat menyelesaikan tiga ruang lingkup di masyarakat yang menjadi target prioritas Pemkab Bantul.
Itu melalui berbagai kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat di semua padukuhan yang berjumlah sekitar 900 padukuhan.
Ia menyampaikan, dana pada bidang pendidikan dimanfaatkan untuk pengadaan sarana belajar mengajar, alat peraga edukatif, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan kegiatan pedukuhan ramah anak.
Kemudian, pada bidang kesehatan, dana telah dimanfaatkan untuk pemberdayaan kader posyandu, penanganan stunting, kegiatan penurunan angka kematian ibu (AKI), dan penurunan angka kematian bayi (AKB).
"Serta peningkatan kapasitas kader kesehatan tingkat pedukuhan,” jelasnya.
Kemudian pada bidang lingkungan hidup, meliputi peningkatan kapasitas pengelolaan sampah rumah tangga. Juga, pengadaan sarana pengelolaan sampah.
Terutama persoalan sampah di masyarakat saat ini sedang menjadi perhatian pemerintah. Agar tidak muncul persoalan di kemudian hari.
Menurutnya, sampah yang ada di pinggiran jalan itu diatasi dengan PPBMB. Sementara yang membuang itu bukan warga Bantul. Ia mengaku, pihaknya sulit menyelesaikan permasalahan tersebut karena di pinggir jalan besar.
“Kalau warga Bantul otomatis membuangnya di TPS atau sudah memilah dari rumah, dibawa padukuhan atau ke BUMDes di masing-masing kelurahan," ujarnya.
Nuryanti menambahkan, terkait dengan serapan dari dana padukuhan tersebut, saat ini rata-rata sudah mencapai 86 persen. Ia pun optimistis dana dapat terserap 100 persen. Karena semua anggaran saat ini sudah ditransfer langsung ke setiap padukuhan.
Ia membeberkan, proses transfernya pun sudah selesai. Bahkan sudah ada beberapa padukuhan yang memasukkan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Meskipun tidak semua padukuhan memiliki program yang sama.
“Sehingga untuk serapan atau realisasi anggaran sudah 86 persen dan nanti akan diselesaikan," ucapnya. (tyo)
Editor : Amin Surachmad