RADAR JOGJA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bantul menyebut telah mampu mengelola sampah mandiri. Baik untuk pengelolaan sampah organik menjadi kompos, maupun dengan menjual kembali sampah anorganik.
Ketua PHRI Bantul Yohanes Hendra mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan kepada anggota PHRI Bantul untuk memprioritaskan pengolahan limbah organik sejak TPST Piyungan tutup beberapa waktu lalu. Seperti sisa makanan dan sebagainya yang bisa memunculkan bau jika tidak diproses secara baik. Ia memastikan pemilahan sampah organik dan anorganik sudah dilakukan di tingkat hotel dan restoran. “Untuk sampah organik, kami menyarankan pengelola yang masih memiliki lahan untuk membuat jugangan atau membuat kompos,” katanya Jumat (22/9/23).
Selain itu, PHRI Bantul juga mengkampanyekan mengambil makan secukupnya. Agar dapat mengurangi produksi sampah organik. Hendra menjelaskan, ketika ada kegiatan, pihaknya berikan imbauan di setiap meja. Yakni informasi untuk mengambil makan secukupnya. Sebab banyak konsumen yang menurutnya lapar mata dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan mengambil banyak makanan namun tidak dihabiskan. “Ini kami kampanyekan supaya tidak terjadi food waste,” jelasnya.
Sementara untuk sampah anorganik, pengelola hotel dan restoran akan mengumpulkannya dan menjualnya kembali ke pengepul. “Biasanya kami jual atau bisa kami berikan kepada bank sampah,” kata Hendra.
Di pun memastikan, anggota PHRI tidak mengalami kesulitan mengelola sampah. Lantaran sudah berkomitmen untuk mengelola sampah secara mandiri. PHRI Bantul sendiri mendukung pengelolaan sampah mandiri. Agar sampah tidak menjadi polemik seperti penumpukan dan menimbulkan bau. Yang nantinya akan berpengaruh pada citra pariwisata di Bantul. “Akan berpengaruh pula ke wisatawan. Terutama jika muncul tumpukan sampah di jalan-jalan protokol,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Bantul Kwintarto Heru Prabowo berharap, semua pihak terkait pariwisata termasuk PHRI Bantul bisa secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan sampah. Agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari.
Menurutnya, sampah sendiri adalah persoalan besar. Kwintarto menyebut pihaknya tidak mungkin membebankan semuanya ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “Semua harus mendukung, agar apa yang menjadi rekomendasi DLH diusahakan bisa dipenuhi. Karena itu solusi, setidaknya selama darurat ini," katanya.