Penanganan Sampah Butuh Komitmen Serius Pemkab

Editor Content • Dipublikasikan Rabu, 31 Mei 2023 | 21:39 WIB
PEDULI LINGKUNGAN: M Dhavid S.Pt (tengah) mendengarkan pertanyaan peserta saat pelatihan pengendalian kerusakan lingkungan.(Dokumen Pribadi)
PEDULI LINGKUNGAN: M Dhavid S.Pt (tengah) mendengarkan pertanyaan peserta saat pelatihan pengendalian kerusakan lingkungan.(Dokumen Pribadi)
RADAR JOGJA - Gerakan Bantul Bersih Sampah 2025 (Bersama) yang digulirkan pemkab sukses menjadi magnet perhatian. Namun, kalangan DPRD Bantul menganggap realisasi gerakan itu masih jauh dari harapan.

”MASIH sebatas slogan,” kritik Muhammad Dhavid S.Pt di ruang kerjanya kemarin (30/5).

Pernyataan ini bukan tanpa sebab. Anggota Komisi C DPRD Bantul ini berpendapat jika pemkab serius, alokasi anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul otomatis sudah bertambah.

Dhavid mengakui alokasi anggaran untuk DLH mengalami penambahan. Hanya, nominalnya tidak seberapa. Pada 2023, misalnya, anggaran DLH sebesar Rp 41 miliar. Penambahan itupun saat injury time pembahasan RAPBD 2023. Itu untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Niten dan Modalan.

”Pada 2022 anggaran DLH sekitar Rp 34 miliar,” sebutnya.

Politikus PKS ini menegaskan, anggaran untuk DLH seharusnya bertambah signifikan. Lantaran kebutuhan program kegiatan untuk menyukseskan gerakan Bantul Bersama cukup tinggi. Mulai pelatihan, pengadaan sarana prasarana (sarpras) pendukung, hingga infrastrukturnya. Apalagi, gerakan yang diinisiasi bupati ini menargetkan penanganan sampah selesai di tingkat kalurahan.

”Itu artinya, setiap kalurahan harus memiliki sarpras dan infratruktur yang memadai,” ungkapnya.

Ketidaksiapan pemkab menyukseskan gerakan Bantul Bersama, Dhavid menilai, terlihat dengan roadmap penanganan sampah. Pemkab hingga sekarang belum memiliki roadmap. Dari hulu, contohnya, pemkab belum memiliki strategi konkret pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.

”Sekarang ada berapa RT atau padukuhan yang sudah menerapkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga?” tanyanya.

Di tingkat kalurahan setali tiga uang. Menurutnya, BUMKal yang berperan menangani sampah di tingkat kalurahan. Namun, BUMKal yang sudah mapan dalam pengelolaan sampah di Bumi Projotamansari bisa dihitung dengan jari. Banyak BUMKal yang digadang-gadang bisa menuntaskan sampah di wilayahnya pun kebingungan.

”Ada yang harus mencari pembeli sampah hasil pemilahan sendiri hingga ke luar kota,” ujarnya.

Politikus yang tinggal di Kapanewon Pundong ini melihat, pemkab sebenarnya memiliki program keren. Yakni, program pembangunan berbasis masyarakat padukuhan (PPBMP). Tiap padukuhan mendapatkan kucuran anggaran Rp 50 juta per tahun. Anggaran sebesar itu, antara lain, untuk penanganan sampah.

Kendati begitu, Dhavid menganggap program ini belum terarah dengan baik. Program-program yang disodorkan padukuhan kurang gereget. Padahal, bupati melalui PPBMP bisa mengarahkan seluruh padukuhan yang bermasalah dengan sampah untuk memprioritaskan penanganan limbah rumah tangga di wilayahnya.

”Misalnya, antara lain, tiap rumah difasilitasi bak sampah khusus. Agar warga bisa memilah sampah di rumahnya,” sarannya.

Strategi pengelolaan sampah, Dhavid menekankan, sebenarnya untuk menjawab kebutuhan jangka panjang. Karena itu, pemkab tidak hanya perlu mempersiapkan strategi penanganan jangka pendek. Lebih dari itu, pemkab juga harus merancang strategi jangka panjang.

”Dan akar permasalahan sampah adalah pemilahan sejak di rumah,” katanya.

Menurutnya, kebiasaan membuang sampah sesuai dengan jenis baknya bisa diciptakan. Bahkan, bisa menjadi budaya. Namun, kebiasaan ini harus dipupuk.

Caranya bagaimana? Dhavid berpendapat DLH perlu bekerjasama dengan dinas pendidikan pemuda dan olahraga (disdikpora). Tujuannya, antara lain, agar disdikpora mempersiapkan kurikulum khusus terkait sampah. Juga, memberikan materi pelatihan pengelolaan sampah kepada tiap guru.

”Sehingga, guru dan siswa mempunyai pemahaman yang sama,” katanya.

Guru, kata Dhavid, punya peran ekstra. Khususnya, guru PAUD dan TK. Sebab, guru harus intens mengawasi dan mengarahkan tiap siswanya membuang sampah sesuai jenis baknya.

”Jika ini berjalan 10 tahun ke depan, memilah sampah sudah menjadi kebiasaan dan budaya,” ucapnya optimistis. (*/zam)

  Editor : Editor Content
DPRD Bantul