Buruh Tuntut Subsidi Kesehatan dan Pendidikan

Editor Content • Dipublikasikan Senin, 8 Mei 2023 | 23:42 WIB
PERDANA: Petugas medis menyuntikkan vaksin Covid-19 jenis Sinovac kepada Wakil Gubernur DIJ Paku Alam X saat vaksinasi perdana di Bangsal Kepatihan, Jogja. (GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA)
PERDANA: Petugas medis menyuntikkan vaksin Covid-19 jenis Sinovac kepada Wakil Gubernur DIJ Paku Alam X saat vaksinasi perdana di Bangsal Kepatihan, Jogja. (GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Para buruh di Bantul menuntut adanya pemberian subsidi pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut disampaikan dalam Peringatan Hari Buruh atau May Day yang dilaksanakan di Goa Selarong, Guwosari, Pajangan kemarin (7/5).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bantul Fardhanatun mengatakan, subsidi pendidikan merupakan hal yang penting untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga buruh. Sebab anak-anak dari para buruh harus bisa mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Agar tidak lagi meneruskan pekerjaan orang tuanya.

Sementara subsidi kesehatan, lanjut Fardhanatun, dirasa perlu agar para buruh tidak lagi terbebani dengan biaya pengobatan dan perawatan kesehatan lainnya. Meskipun premi kesehatan sudah dibayarkan perusahaan, menurutnya itu hanya sebagian. Sedangkan sisanya, harus dibayarkan oleh buruh melalui cara potong gaji. Sehingga dia pun menuntut agar jaminan kesehatan bisa dibayarkan oleh pemerintah.

"Tuntutan kami tidak muluk-muluk seperti gaji tinggi. Asal pendidikan dan kesehatan dijamin, itu sudah sangat membantu bagi kami," ujar Fardhanatun di sela kegiatan.

Dalam memperingati Hari Buruh tahun ini, para buruh di Bantul memang tidak melakukannya dengan aksi turun ke jalan. Kegiatan justru diisi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Seperti jalan sehat dan sarasehan dengan instansi terkait untuk menyampaikan aspirasi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul Istirul Widilastuti mengaku, sangat mengapresiasi inisiatif para buruh yang memilih memperingati May Day dengan jalan sehat dan sarasehan. Dia menilai kegiatan tersebut justru lebih positif karena bisa menjaga kondusifitas di Bantul.

Tirul, sapaan akrabnya membeberkan, di Bantul sendiri sampai saat ini ada sekitar 40 ribu lebih buruh dan 2.600 perusahaan yang wajib lapor. Dari hasil pendataannya semua perusahaan di Bantul telah memberikan gaji layak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2023 sebesar Rp 2.066.438.

"Kami berkomitmen untuk mengupayakan tuntutan buruh terkait jaminan pendidikan dan kesehatan," ungkapnya. Sementara untuk jaminan kesehatan, pemerintah telah membantu melalui BPJS. Yang di-cover perusahaan melalui Pekerja Penerima Upah (PPU). (inu/eno) Editor : Editor Content
Bantul