BPKPAD Bantul Bebaskan PBB P2

Editor Content • Dipublikasikan Kamis, 30 Maret 2023 | 21:06 WIB
AMANAT: Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyerahkan DHKP (daftar himpunan ketetapan dan pembayaran) kepada perwakilan panewu dalam acara Penyerahan secara Simbolis SPPT PBB P2 Tahun 2023 beberapa waktu lalu.(BPKPAD BANTUL UNTUK RADAR JOGJA)
AMANAT: Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyerahkan DHKP (daftar himpunan ketetapan dan pembayaran) kepada perwakilan panewu dalam acara Penyerahan secara Simbolis SPPT PBB P2 Tahun 2023 beberapa waktu lalu.(BPKPAD BANTUL UNTUK RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Jika ada sebagian wajib pajak yang tidak menerima SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) PBB P2 (pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan) tahun 2023 tidak perlu khawatir. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul memang menerbitkan kebijakan baru.

KEBIJAKAN baru ini cukup populis. Meringankan beban sebagian pajak. Lantaran BPKPAD mulai 2023 menghapus atau membebaskan PBB dengan tagihan di bawah nominal Rp 10 ribu.

”Seluruh PBB P2 di bawah Rp 10 ribu dibebaskan,” tegas Kabid Penagihan, Pengembangan, dan Pemeriksaan BPKPAD Bantul Darmawan Purwana di ruang kerjanya kemarin (29/3).

Secara teknis, Wawan, sapaan Darmawan Purwana memaparkan, BPKPAD tidak menerbitkan SPPT PBB P2 dengan tagihan di bawah nominal Rp 10 ribu. Dengan kata lain, WP tidak akan menerima lagi SPPT. Kendati begitu, BPKPAD tetap mencatat seluruh data WP. Lengkap dengan jumlah luasan bidangnya.

”Dalam DHKP (daftar himpunan ketetapan dan pembayaran) tetap ada. Tapi, tidak tercetak,” jelasnya.

Dengan kebijakan ini, Wawan menilai, beban kerja kalurahan sedikit berkurang. Terutama dukuh. Lantaran jumlah SPPT yang harus mereka distribusikan berkurang.

”Karena kami selama ini memang bekerja sama dengan kalurahan dalam pendistribusian SPPT,” ucapnya.

Lalu, berapa jumlah SPPT yang tidak dicetak? Wawan menyebut jumlahnya cukup lumayan. Persisnya 33.798 lembar. Total tagihannya sebesar Rp 223.410.723.

Pejabat yang tinggal di Kapanewon Sewon ini menyadari, kebijakan itu mengurangi potensi pendapatan daerah. Kendati begitu, kebijakan ini di satu sisi bertujuan untuk mengurangi beban WP. Sehingga, kehilangan potensi pendapatan daerah berbanding lurus dengan tujuan kebijakan ini. Toh, sebagian besar WP dengan tagihan SPPT di bawah Rp 10 ribu merupakan warga kurang mampu.

”Masih ada potensi lain pendapatan daerah yang bisa dimaksimalkan,” ujarnya.

WP yang dibebaskan pajaknya, Wawan menegaskan, tidak perlu repot-repot mencari informasi mengenai tata cara memperoleh kebijakan ini. WP cukup mengecek SPPT tahun sebelumnya. Kalau tagihan di bawah Rp 10 ribu, WP dipastikan mendapatkan pembebasan PBB P2 mulai tahun ini.

”Di media sosial banyak yang bertanya soal ini,” katanya.

Tidak adanya SPPT, Wawan mengakui pemilik tanah bakal kebingungan. Ada beberapa proses yang mensyaratkan keberadaan SPPT. Lengkap dengan bukti bayarnya. Misalnya, pengajuan pinjaman di bank atau pecah waris. Kendati begitu, Wawan meminta WP tidak perlu khawatir. BPKPAD bakal memberikan surat keterangan. Namanya surat keterangan nilai jual objek pajak (SKNJOP). Surat itu bisa menjadi pengganti.

”WP tinggal datang ke kantor BPKPAD,” pesannya.

Kabid Pelayanan dan Penetapan BPKPAD Bantul Anggit Nur Hidayat mengungkapkan hal senada. Menurutnya, banyak inovasi dalam pelayanan dan pengelolaan PBB P2. Di antaranya, ada kode QR di dalam SPPT. Itu, antara lain, berfungsi untuk melakukan pembayaran. Kode QR itu juga bisa untuk mengecek history SPPT. Caranya, dengan membuka aplikasi LAPak Bantul.

”Lalu, di-scan. Data dari tahun 1994 akan terlihat semuanya,” katanya.

Inovasi lainnya, Anggit menambahkan, dalam SPPT PBB P2 juga mencantumkan keterangan piutang lima tahun terakhir. Dengan begitu, WP dengan mudah mengetahui kewajiban yang harus ditunaikan.

Menurutnya, target PBB P2 pada 2023 sebesar Rp 57 miliar. Naik Rp 2 miliar dibanding tahun sebelumnya. Dengan jumlah SPPT 657.932 lembar. Ratusan ribu SPPT ini telah didistribusikan ke kalurahan sejak 20 Januari. Harapannya, seluruh SPPT sampai ke tangan WP lebih cepat. Sehingga, WP bisa menunaikan kewajibannya lebih awal.

”Kalau ada kesalahan nama dan luasan bidang dalam SPPT juga bisa diperbaiki lebih cepat,” jelasnya. (*/zam)

 

AMANAT: Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyerahkan DHKP (daftar himpunan ketetapan dan pembayaran) kepada perwakilan panewu dalam acara Penyerahan secara Simbolis SPPT PBB P2 Tahun 2023 beberapa waktu lalu. Editor : Editor Content
BPKPAD Bantul