Pertanyakan Kejelasan Proyek JJLS

Editor Content • Dipublikasikan Selasa, 13 Desember 2022 | 14:30 WIB
Tanah Sudah Dipatok,  Ganti Rugi Belum Ada (Foto: Siti Fatimah/Radar Jogja)
Tanah Sudah Dipatok, Ganti Rugi Belum Ada (Foto: Siti Fatimah/Radar Jogja)
Radar Jogja - Pewaris Tanah Tutupan Jepang di Parangtritis, Kretek, mempertanyakan kejelasan proyek Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS). Sebab tanah yang masuk proyek JJLS sudah dipatok sejak 2019, namun ganti rugi lahan warga seluas 15 hektare belum kunjung diberikan.

Koordinator Masyarakat Pengelola Tanah Tutupan Parangtritis (MPT2P) Suparyanto menekankan, pihaknya tidak mempersulit pembangunan JJLS. Lantaran warga hanya meminta haknya sebagai pemilik tanah. “Pinginnya tetap ganti rugi lahan sesuai UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,” tegas Paryanto, sapaan akrabnya, saat dihubungi Radar Jogja kemarin (12/12).

Ia mengatakan, pemerintah yang tidak membayar ganti rugi lahan sama saja melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri. Sementara warga juga disebutnya tidak mematok harga tinggi. Hal ini yang kemudian menghambat pembangunan Kelok 18 yang akan menghubungkan JJLS. “Makane ra wani ngawe (Kelok 18 jadi belum tergarap, Red),” ujarnya.

Paryanto mengungkapkan, dia bersama pewaris lain Tanah Tutupan Jepang heran pemerintah enggan membayarkan ganti rugi lahan. Padahal, ganti rugi terhadap tanaman telah diberikan Juli lalu. “Lah malah jadi pertanyaan, gek-gek ganti rugi lahan juga sudah cair. Tapi nggak tahu ke mana,” ketusnya.
Ia juga mengaku telah menjalani konsolidasi dengan Ketua DPRD DIJ Nuryadi dan Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto. Dalam pertemuan itu, dia dijanjikan akan segera dapat kejelasan. Namun Nuryadi dan Eko minta waktu sebulan. “Ini sudah lebih dari sebulan, masih belum ada kabar lanjutan,” sebutnya.

Dalam pertemuan dengan Nuryadi dan Eko, Paryanto pun menyebut adanya kehadiran dari pemerintah pusat. Ia mengaku tidak ingat siapa nama pejabat itu, tapi seorang perempuan, yang menyatakan bila pembahasan JJLS alot jalurnya akan diubah.

“Kalau dipindah kena KPK. Uang sudah masuk siapa yang tanggung jawab. Uang pemerintah sudah bayar tanaman dan tenaga patok. Kemarin saya bilang itu, saya akan laporkan KPK,” ucapnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto tidak menegaskan dan tidak menampik pertemuannya dengan Paryanto. “Nanti saya tanyakan perkembangannya nggih ke pemda,” jawabnya singkat. (fat/laz) Editor : Editor Content
MPT2P parangtritis Tanah Tutupan Jepang JJLS