Alih fungsi lahan, anggota Komisi C DPRD Bantul ini berpendapat sebenarnya konsekuensi pembangunan. Belum lagi bertambahnya jumlah penduduk yang berimbas pembangunan hunian atau kompleks perumahan.
Kendati begitu, Lanjar mengingatkan, dinamika pembangunan tetap harus dikendalikan. Salah satu caranya dengan regulasi yang mengatur LP2B. Agar ke depan Bumi Projotamansari tetap menjadi salah satu lumbung pertanian terbesar di DIJ. "Ini juga bagian upaya untuk memberikan warisan untuk anak cucu ke depan," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra ini menyadari betul regulasi yang mengatur LP2B bakal membuat sejumlah pihak ketar-ketir. Tak terkecuali pemilik tanah. Pemilik tanah tak bisa seenaknya mengubah lahannya untuk hunian. Pun juga tak bisa leluasa menjualnya.
Kendati begitu, Lanjar menekankan, pangan dalam beberapa tahun ke depan menjadi komoditas mahal. Seluruh penduduk membutuhkannya. Di satu sisi, jumlah lahan pertanian terus tergerus dinamika pembangunan. "Ancaman krisis pangan sekarang sudah di depan mata," ingatnya.
Meski untuk menjaga kebutuhan pangan, Lanjar berharap ketentuan-ketentuan dalam Raperda tentang Perlindungan LP2B harus berpihak kepada para petani. Petani harus diuntungkan. Toh, tanah mereka hanya bisa dimanfaatkan untuk pertanian. "Mau dibangun rumah sepertinya juga nggak bisa. Meski, tidak ada tanah lagi," katanya.
Di Kabupaten Bantul, Lanjar menyebut, sawah yang ditetapkan dalam daftar LP2B sekitar 14 ribu hektare. Itu mengacu amanat Perda Provinsi DIJ Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan LP2B.
Seperti apa keberpihakan kepada petani? Politikus yang tinggal di Kapanewon Bantul ini menyebut, antara lain, pemberian insentif. Itu bisa berupa peringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2). "Atau justru malah digratiskan," ucapnya.
Yang tak kalah penting lagi adalah memberikan kemudahan bagi para petani. Misalnya, subsidi pupuk, bantuan alat mesin pertanian, benih, hingga percepatan sertifikasi lahan pertanian. Juga, pembangunan sarana infrastruktur pertanian yang memadai. Seperti saluran irigasi tersier, sekunder, hingga primer. "Karena inti regulasi ini juga mengamanatkan pemberdayaan petani," ungkapnya.
Terkait dengan saluran irigasi sekunder, Lanjar meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memprioritaskan anggarannya. Mulai perawatan hingga perbaikan total. Sebab, kondisi sebagian saluran irigasi sekunder cukup memprihatinkan. "Karena kondisi keuangan daerah terbatas, anggaran khusus untuk irigasi sekunder hanya seadanya," katanya.
Sepengetahuannya, Lanjar mengungkapkan, pemerintah pusat berkepentingan dengan keberadaan LP2B atau lahan sawah yang dilindungi (LSD). Bahkan, pemerintah pusat bersiap memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang telah mengintegrasikan LP2B dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang. Skemanya, pengintegrasian itu menjadi parameter pemberian dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dengan begitu, tidak ada lagi alasan keterbatasan anggaran dalam perawatan maupun pembangunan jaringan irigasi."Sehingga petani ke depan benar-benar terbedayakan," tambahnya. (zam) Editor : Editor Content